Jakarta, ATKARBONIST – Di tengah upaya global mengejar target emisi nol bersih, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) baru saja menorehkan tinta emas. Perusahaan energi panas bumi kebanggaan Indonesia ini resmi melaporkan realisasi produksi listrik hijau tertinggi sepanjang sejarah (all-time high) pada tahun 2025.

Sepanjang tahun lalu, PGEO berhasil membukukan total produksi sebesar 5.095 gigawatt hour (GWh). Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 5,55% jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2024 yang berada di level 4.827 GWh.

Efisiensi Operasional dan Mesin Pertumbuhan Baru
Lonjakan produksi ini bukanlah kebetulan. Direktur Operasional Pertamina Geothermal Energy, Andi Joko Nugroho, dalam keterangan Earnings Call 2025 mengemukakan bahwa rekor produksi tersebut didukung oleh realisasi faktor beban (load factor) yang lebih tinggi.

Selain efisiensi, suntikan tenaga baru dari PLTP Lumut Balai Unit 2 menjadi kunci utama. Pembangkit yang mulai beroperasi komersial pada Juni 2025 ini menyumbang tambahan kapasitas sebesar 55 megawatt (MW), sehingga total kapasitas terpasang PGEO melonjak menjadi 727 MW.

“Ke depan, PGE juga terus melakukan optimalisasi aset eksisting, mendorong ekspansi dan pertumbuhan bisnis, sekaligus mengembangkan berbagai sumber pendapatan masa depan (future revenue streams),” terang Andi Joko Nugroho.

Andi menambahkan peningkatan ini tersebar di berbagai wilayah operasi. Kamojang masih menjadi tulang punggung dengan proyeksi produksi 1.806 GWh, disusul oleh Ulubelu (1.617 GWh), Lahendong (849 GWh), Lumut Balai (714 GWh), serta Karaha (109 GWh). Keandalan sistem pun sangat impresif dengan ketersediaan pembangkit mencapai 98,93% dan tingkat gangguan yang sangat rendah di level 0,41%.

“Perseroan ke depannya akan terus meningkatkan produksi melalui optimalisasi operasional serta pengelolaan pembangkit yang semakin andal dan efisien,” jelasnya.

Investasi Jumbo US$1,09 Miliar untuk Masa Depan
Ambisi PGEO tidak berhenti di sini. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan, Edwil Suzandi, mengungkapkan perusahaan telah mengamankan empat proyek strategis dalam Blue Book 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek besar ini mencakup pengembangan Lumut Balai Unit 3 & 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7–8 & Binary. Tak tanggung-tanggung, total nilai investasi untuk keempat proyek tersebut mencapai lebih dari US$1,09 miliar.

“Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai 2029 hingga 2032. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen Perseroan dalam mengembangkan potensi 3 GW panas bumi yang dimiliki,” tutup Edwil.

Kinerja Keuangan: Pendapatan Naik di Tengah Ekspansi
Secara finansial, PGEO mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 6,29% menjadi US$432,72 juta. Pendapatan usaha ini mayoritas disumbangkan oleh PLTP area Kamojang yang mengantongi US$155,67 juta.

Namun, di tengah pertumbuhan pendapatan, laba bersih perusahaan tahun 2025 tercatat sebesar US$137,69 juta (sekitar Rp2,33 triliun). Angka ini mengalami koreksi 14,2% dibandingkan capaian tahun 2024 yang sempat menyentuh US$160,49 juta, seiring dengan dinamika operasional dan investasi besar yang tengah dijalankan perusahaan.* (Sumber: Pertamina/PGEO)

Jakarta, ATKARBONIST – PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) kini resmi melebarkan sayapnya ke kancah internasional. Anak usaha PT PLN (Persero) tersebut mulai membidik pasar ekspor biomassa, memanfaatkan melimpahnya potensi bahan baku bioenergi di Tanah Air yang belum sepenuhnya terserap oleh kebutuhan domestik.

Tak tanggung-tanggung, PLN EPI mematok target ekspor hingga 1 juta ton biomassa sepanjang tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya optimalisasi sumber daya hayati Indonesia yang sangat besar.

Mengincar Celah Pasar Global
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menjelaskan keputusan ekspor ini muncul setelah melihat adanya surplus biomassa yang belum sanggup “ditelan” oleh program cofiring di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri.

“Kalau kita bisa mengamankan ekspor sampai 1 juta ton tahun ini, itu sudah bagus. Saat ini yang sudah terkontrak sekitar 200.000 ton, jadi masih ada sekitar 800.000 ton lagi yang akan kita kejar,” ujar Hokkop dalam keterangan resminya dikutip Kamis (12/3/2026).

Komoditas utama yang menjadi andalan ekspor adalah cangkang sawit dan wood pellet. Data tahun 2025 menunjukkan pasar dunia sangat haus akan komoditas ini, dengan total ekspor nasional mencapai 10 hingga 12 juta ton dari berbagai pelaku usaha.

Disparitas Harga yang Menggiurkan
Salah satu pemicu kuat langkah ekspor ini adalah nilai ekonomi yang jauh lebih kompetitif. Di pasar domestik, biomassa untuk kebutuhan cofiring dibanderol sekitar Rp700.000 per ton. Namun, di pasar internasional, harganya bisa melonjak signifikan.

Cangkang sawit, misalnya, mampu menembus angka Rp1 juta hingga Rp1,3 juta per ton di pasar ekspor. Bahkan, dalam kondisi pasar tertentu, harganya bisa mencapai dua kali lipat harga lokal.

Komitmen Domestik Tetap Utama
Meski mulai melirik Polandia dan Jepang sebagai mitra pembeli, Hokkop menegaskan bahwa kebutuhan listrik nasional tetap menjadi prioritas utama. Perusahaan pun terus memacu penyerapan lokal untuk mendukung transisi energi.

Tercatat pada tahun 2025, realisasi penyerapan biomassa lokal berada di angka 2,4 juta ton. Untuk tahun 2026 ini, PLN EPI memasang target yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 3,65 juta ton. Peningkatan penyerapan domestik ini berjalan beriringan dengan ekspansi pasar luar negeri.

Ekspor dilakukan semata-mata karena spesifikasi mesin pembangkit domestik saat ini belum mampu menyerap seluruh jenis biomassa berkualitas tinggi.

“Mesin pembangkit kita tidak semuanya bisa menyerap biomassa tertentu, misalnya cangkang sawit atau pelet yang kualitasnya tinggi. Jadi sebagian yang tidak bisa terserap itu kita kumpulkan dan sementara diarahkan ke ekspor,” tutur Hokkop.

Hokkop optimis bahwa dengan kekayaan hayati dari sektor kehutanan dan perkebunan, Indonesia memiliki modal kuat untuk mendominasi peta energi hijau dunia.* (Sumber: Siaran Pers)

Jakarta, ATKARBONIST – Lembaga kajian energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), menekankan pentingnya keterbukaan informasi oleh Danantara terkait penunjukan mitra strategis dalam proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah ini menyusul pengumuman Danantara yang telah menetapkan dua perusahaan asal Tiongkok sebagai operator utama untuk proyek PSEL di dua wilayah strategis:

Wangneng Environment Co., Ltd. untuk proyek di Bekasi, Jawa Barat.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. untuk proyek di Denpasar, Bali.

Urgensi Keterbukaan dan Alih Teknologi
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan Danantara memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada publik dasar pertimbangan di balik pemilihan kedua perusahaan tersebut. Aspek yang perlu dibuka mencakup:

Detail Teknologi: Jenis teknologi yang ditawarkan serta keunggulannya.

Nilai Investasi: Besaran dana yang dikelola dalam proyek tersebut.

Kemitraan Lokal: Identitas mitra lokal yang akan dilibatkan dalam konsorsium.

“Transparansi ini sangat krusial agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif,” ujar Fabby pada Selasa (10/3/2026).

Fabby menambahkan bahwa karena teknologi PSEL sudah umum digunakan secara global, fokus utama saat ini adalah adaptasi teknologi.

Operator harus mampu menyesuaikan parameter peralatan dengan karakteristik sampah spesifik di lokasi agar operasional berjalan optimal. Selain itu, keterlibatan BUMD atau perusahaan lokal dalam konsorsium diharapkan menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan mengenai prinsip desain dan operasional sistem.

Komitmen Danantara pada Tata Kelola
Menanggapi hal tersebut, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa proses seleksi mitra telah dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan mitigasi risiko.

Menurut Pandu, pemilihan ini merupakan langkah awal untuk memastikan fasilitas PSEL beroperasi dengan standar keselamatan dan akuntabilitas yang tinggi.

Target Utama Danantara:

Menjamin keandalan operasional jangka panjang.

Mendorong pengurangan volume sampah secara signifikan.

Menghasilkan energi bersih melalui tata kelola yang kuat.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna memastikan proyek ini memberikan dampak nyata yang terukur bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkap Pandu dalam keterangan resminya.* (Sumber: Bisnis.com)

Jakarta, ATKARBONIST – Danantara Indonesia resmi mengumumkan langkah strategis dalam mengatasi krisis sampah perkotaan. Pada Jumat (06/03/2026), lembaga pengelola investasi ini menunjuk dua perusahaan asal China sebagai mitra operator untuk fasilitas Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di dua titik krusial: Bekasi dan Denpasar.

Daftar Mitra Terpilih
Melalui proses seleksi yang ketat, berikut adalah korporasi yang akan menakhodai operasional di masing-masing wilayah:

Wilayah Bekasi: Dikelola oleh Wangneng Environment Co., Ltd.

Wilayah Denpasar: Dikelola oleh Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.

Misi Lingkungan dan Kemandirian Lokal
Proyek ini merupakan implementasi dari Perpres No. 109/2025. Targetnya jelas: mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian penuh, sekaligus menciptakan sumber energi bersih yang berkelanjutan.

Menariknya, Danantara tidak hanya sekadar melepas proyek ke pihak asing. Sesuai dengan mandatnya, para operator ini wajib membentuk konsorsium yang melibatkan BUMD serta perusahaan lokal. Tujuannya adalah memastikan terjadinya transfer teknologi agar industri hijau dalam negeri ikut tumbuh.

Standar Tinggi dan Tata Kelola
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan pemilihan mitra ini dilakukan secara transparan dengan mitigasi risiko yang matang. Ia menekankan aspek keamanan dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.

“Kami akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengurangan sampah dan produksi energi bersih memberikan hasil yang nyata,” ujar Pandu dalam keterangan resminya.

Ia juga berharap para mitra terpilih mampu menjaga standar operasional yang konsisten dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar lokasi proyek.* (Sumber: Danantara)

Jakarta, ATKARBONIST – Pasar karbon global di bawah koridor Persetujuan Paris (Pasal 6.4) resmi memasuki fase operasional nyata.

Setelah bertahun-tahun terjebak dalam labirin regulasi yang rumit, badan pengawas UN Climate Change akhirnya memberikan lampu hijau untuk penerbitan kredit karbon pertama, menandai tonggak sejarah dalam upaya internasional menekan emisi gas rumah kaca.

Menariknya, implementasi perdana ini tidak datang dari sektor industri berat atau cerobong pabrik raksasa, melainkan dari inisiatif sederhana di dapur-dapur rumah tangga di Myanmar melalui program kompor hemat energi (clean cooking).

Transformasi Besar: Migrasi 165 Proyek Dunia
Langkah ini merupakan bagian dari transisi masif di balik layar diplomasi iklim.

Saat ini, lebih dari 165 proyek di seluruh dunia mencakup sektor pengelolaan limbah, energi, industri, hingga pertanian sedang bermigrasi dari mekanisme lama Clean Development Mechanism (CDM) menuju standar baru yang lebih ketat di bawah Paris Agreement.

Proyek di Myanmar menjadi bukti nyata transformasi tersebut. Dengan mendistribusikan teknologi memasak bersih, program ini tidak hanya menekan polusi udara rumah tangga tetapi juga mengurangi ketergantungan masif pada kayu bakar yang memicu deforestasi.

“Lebih dari dua miliar orang di dunia masih kekurangan akses ke teknologi memasak bersih,” ujar Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UN Climate Change, dalam pernyataannya, Sabtu (7/3/2026).

Stiell menekankan bahwa proyek ini membuktikan pasar karbon mampu mendanai solusi berdampak langsung, terutama dalam memberdayakan perempuan dan anak perempuan yang paling terdampak polusi udara domestik.

Integritas Lingkungan: Lebih Ketat dan Konservatif
Perbedaan mendasar pada mekanisme Pasal 6.4 ini terletak pada pengawasan yang jauh lebih ketat demi menjaga integritas lingkungan.

Mkhuthazi Steleki, Ketua Badan Pengawas Pasal 6.4, menjelaskan bahwa metodologi baru yang digunakan jauh lebih konservatif dibandingkan era CDM.

Akibatnya, terjadi pemangkasan sekitar 40% pada jumlah emisi yang dikreditkan dibandingkan perhitungan lama.

Pendekatan ilmiah yang lebih “pelit” ini sengaja diterapkan agar setiap unit kredit karbon yang diterbitkan memiliki nilai lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara absolut di pasar internasional.

Kolaborasi Internasional: Sinergi Myanmar dan Korea Selatan
Proyek pionir ini juga menjadi potret kolaborasi lintas negara masa depan. Dengan otorisasi dari Republik Korea, sebagian kredit karbon tersebut akan dialihkan ke Seoul untuk mendukung sistem perdagangan emisi nasional mereka.

Sementara itu, sisa kreditnya akan digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk memenuhi target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Jacqui Ruesga, Wakil Ketua Badan Pengawas, menegaskan bahwa momen ini adalah sinyal kuat bagi pasar global.

“Penerbitan kredit pertama ini adalah tanda bahwa pasar karbon global di bawah Persetujuan Paris mulai bergerak dari tahap desain menuju implementasi,” ungkapnya.

Meski telah mendapat persetujuan, proyek ini masih harus melewati masa banding selama 14 hari sebelum unit kredit karbon tersebut secara resmi beredar dan diperdagangkan di pasar internasional.* (Sumber: Ecobiz.asia)

Jakarta, ATKARBONIST – Ancaman blokade di Selat Hormuz kini memicu kekhawatiran baru di pasar karbon dunia.

Gangguan pada distribusi LNG (Gas Alam Cair) akibat konflik di Timur Tengah memaksa para pelaku industri mencari alternatif bahan bakar yang lebih stabil secara pasokan, meski lebih tinggi emisi.

Analis BloombergNEF, Camille Wee, menilai situasi ini serupa dengan guncangan energi tahun 2022.

“Potensi peralihan ke batu bara oleh perusahaan utilitas sangat besar jika jalur logistik utama terganggu,” ungkapnya.

Dampaknya, permintaan kredit karbon di pasar kepatuhan akan melonjak karena perusahaan harus menutupi kelebihan emisi yang dihasilkan.

Sebagai langkah antisipasi, Taiwan tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali kapasitas penuh pembangkit batu bara mereka.

Sementara di Eropa, Italia memilih menyiagakan pembangkit listrik cadangan sebagai jaring pengaman energi nasional.* (Sumber: Bloomberg)

Jakarta, ATKARBONIST – Selama berdekade-dekade, peta ekonomi global dikendalikan oleh kekuatan minyak bumi dengan Arab Saudi sebagai pemain utamanya. Namun, memasuki era transisi energi hijau, peta kekuatan tersebut mulai bergeser.

Dunia kini memburu “emas baru” berupa kredit karbon, dan Indonesia berada di posisi puncak sebagai pemegang stok karbon alam terbesar di bumi.

Rudi Andries, Wakil Ketua Umum DNIKS sekaligus Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII), mengatkan Indonesia bukan sekadar pemain dalam industri ini, melainkan “raksasa yang sedang tidur.”

Dengan potensi ekonomi yang diprediksi World Bank mencapai US$100 triliun pada 2050, Indonesia memiliki modalitas alam yang tidak tertandingi.

Superpower Carbon Asset: Modalitas yang Tak Tertandingi
Data menunjukkan Indonesia menguasai 30–40% potensi kredit karbon berbasis alam dunia. Keunggulan kompetitif ini ditopang oleh empat pilar utama:

Hutan Tropis: Terbesar ketiga di dunia.

Mangrove: Terluas di jagat raya.

Lahan Gambut: Menyimpan cadangan karbon masif di kedalaman tanahnya.

Biochar & Bioenergy: Potensi melimpah dari sektor pertanian.

“Secara de facto, Indonesia adalah Superpower Carbon Asset,” tulis Rudi dalam ulasannya, dikutip Atkarbonist dari Suarainvestor.com, Minggu (8/3/2026). Namun, ia memberikan catatan kritis: kekayaan aset saja tidak cukup jika Indonesia tidak mampu menguasai infrastruktur monetisasinya.

Waspada “Carbon Colonialism” dan Dominasi Singapura
Tantangan terbesar yang membayangi adalah risiko Carbon Colonialism. Tanpa sistem registri dan bursa yang mandiri, Indonesia terancam hanya menjadi pemasok “bahan mentah” bagi bursa karbon asing.

Rudi menyoroti fenomena Singapura yang agresif memposisikan diri sebagai Financial Hub perdagangan karbon Asia melalui Climate Impact X dan Singapore Exchange.

“Singapura adalah sang broker tanpa hutan. Mereka ingin menguasai pasar dan keuangannya, meski tidak memiliki asetnya,” tegas Rudi.

Jika Indonesia terlambat membangun sistem sendiri, konsekuensinya nyata: kita hanya akan menjadi price taker yang menerima “recehan” dari fee proyek, sementara nilai perdagangan di pasar sekunder yang jauh lebih besar dinikmati oleh pihak asing.

Solusi: Membangun “Bank Sentral Karbon” Berbasis Teknologi
Untuk mengamankan kedaulatan karbon, Rudi mengusulkan pembangunan Infrastruktur Digital Nasional yang berfungsi layaknya “Bank Sentral Karbon“.

Platform ini disarankan menggunakan model Software as a Service (SaaS) dengan tiga teknologi kunci:

AI & GeoAI: Untuk verifikasi stok karbon yang akurat melalui satelit.

Blockchain: Menjamin transparansi lewat tokenisasi dan mencegah double counting.

ERP & Governance System: Mengelola distribusi pendapatan agar sesuai dengan mandat Paris Agreement.

Berhenti Menjadi Penonton
Masa depan ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada apa yang digali dari perut bumi, tetapi pada bagaimana kita mengelola udara dan hutan di atasnya. Dengan membangun registri nasional yang mandiri, aset alam ini dapat diubah menjadi sumber pendapatan berulang (recurring revenue) untuk membiayai pembangunan sosial dan pendidikan.

“Sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton di tengah harta karunnya sendiri,” pungkas Rudi.* (Sumber: Suara Investor)

Jakarta, ATKARBONIST – Di balik kemegahan set film blockbuster yang membawa penonton ke dunia fantasi, tersimpan masalah lingkungan yang nyata.

Riset terbaru dari BAFTA Albert mengungkap sisi kelam industri kreatif: produksi film dan televisi di Inggris ternyata menghasilkan emisi karbon masif dan gunungan sampah yang sulit diukur.

“Kutukan” Set Sekali Pakai

Selama ini, departemen seni menjadi pahlawan yang mewujudkan naskah menjadi kenyataan fisik. Namun, mereka juga menjadi penyumbang limbah terbesar. Untuk satu judul film besar, diperkirakan ribuan ton material habis pakai dibuang begitu saja.

Data menunjukkan sekitar 800.000 ton material dari produksi di Inggris berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Mengapa ini terjadi?

• Kejar Tayang: Jadwal syuting yang ketat membuat kru tidak sempat memilah material.
• Masalah Hak Cipta: Kekhawatiran soal hak kekayaan intelektual sering kali membuat properti unik harus dihancurkan daripada didonasikan.
• Biaya Gudang: Menyewa gudang penyimpanan jauh lebih mahal dibandingkan membuang set ke tempat sampah.

Perjalanan yang Membakar Bumi

Selain limbah fisik, sektor transportasi adalah “mesin” emisi terbesar. Bayangkan, emisi dari satu film besar Amerika rata-rata mencapai 3.370 ton CO2.

Angka ini setara dengan mengendarai mobil mengelilingi bumi sebanyak 335 kali. Sekitar 65% dari jejak karbon tersebut habis hanya untuk urusan logistik dan perjalanan kru.

Revolusi Hijau: Bukan Sekadar Janji

Meski banyak studio besar mulai memamerkan komitmen keberlanjutan, aksi nyata di lapangan masih sangat beragam. Pakar menyarankan transisi ke ekonomi sirkular sebagai solusi mutlak:

• Sewa, Jangan Beli: Mengutamakan penyewaan properti lokal untuk menekan emisi logistik.
• Energi Bersih: Migrasi total ke kendaraan listrik dan penggunaan lampu LED di lokasi syuting.
• Desain Ramah Lingkungan: Memilih material yang punya “siklus hidup” kedua setelah kamera berhenti merekam.

Urgensi krisis iklim tahun 2026 ini menuntut industri film tidak hanya jago membuat narasi penyelamatan planet di layar, tapi juga memulainya dari cara mereka membangun set di balik layar.* (Sumber: phys.org)

Tanjung Selor, ATKARBONIST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai serius menggarap potensi ekonomi dari sektor lingkungan hidup. Hutan mangrove dan lahan gambut yang tersebar luas di wilayah ini kini dibidik untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema perdagangan karbon.

Gubernur Kaltara, H. Zainal Arifin Paliwang menegaskan bahwa kekayaan alam tersebut tidak akan dieksploitasi secara merusak. Sebaliknya, pemerintah fokus pada optimalisasi nilai ekonomi dari upaya pelestarian lingkungan atau yang sering disebut sebagai aset “emas hijau”.

Komitmen ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi yang melibatkan kepala daerah dari lima kabupaten dan kota di Tanjung Selor pada Selasa (3/3/2026).

Strategi Ekonomi Berbasis Lingkungan

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa ekosistem mangrove dan gambut di Kaltara memiliki fungsi ganda. Selain menjadi benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim, keduanya merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara profesional.

Gubernur menyatakan optimismenya bahwa menjaga kelestarian alam bisa berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada tiga pintu masuk ekonomi yang tengah disiapkan oleh Pemprov Kaltara.

Pertama adalah perdagangan karbon (carbon trading) dengan menjual kredit karbon dari kemampuan hutan dalam menyerap emisi. Kedua, pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata berbasis edukasi. Ketiga, penguatan pengelolaan berbasis masyarakat agar dampak finansialnya bisa dirasakan langsung oleh warga lokal.

Memperkuat Regulasi dan Bagi Hasil

Menyadari potensi besar tersebut, Pemprov Kaltara kini tengah menyusun “aturan main” yang jelas untuk menjamin transparansi dan keadilan. Gubernur menekankan pentingnya membangun kesepahaman terkait payung hukum di tingkat daerah.

Regulasi ini nantinya akan mengatur mekanisme bagi hasil yang proporsional antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, tata kelola penerimaan dana juga akan diperketat guna memastikan seluruh arus modal yang masuk ke kas daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Konsistensi Perjuangan Tiga Tahun

Langkah yang diambil saat ini merupakan buah dari konsistensi Pemprov Kaltara selama tiga tahun terakhir. Gubernur mengungkapkan bahwa perjuangan untuk mendapatkan akses PAD dari sektor karbon telah melewati proses panjang dan diplomasi yang intens.

Zainal berharap melalui rencana aksi bersama ini, langkah konkret di lapangan dapat segera dieksekusi. Menurutnya, sudah saatnya potensi besar yang dimiliki Kaltara memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.* (Sumber: penaBICARA)

Jakarta, ATKARBONIST – Pemerintah Indonesia mulai tancap gas untuk menghidupkan ekosistem perdagangan karbon di tanah air.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah sepakat mempercepat implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 demi memberikan kepastian bagi para pelaku industri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memimpin langsung rapat tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum adalah kunci utama. Ia menargetkan seluruh aturan turunan di tingkat kementerian (Peraturan Menteri) harus rampung pada Maret 2026.

Fokus Utama Transisi Mulus dan Sistem Terpadu

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah nasib proyek-proyek karbon yang sudah berjalan. Pemerintah menjamin adanya masa transisi yang jelas agar investasi hijau yang ada tidak terhenti di tengah jalan.

Berikut adalah tiga pilar utama yang sedang dikebut pemerintah:

1. Penyelesaian Regulasi
   Seluruh aturan sektoral ditargetkan beres dalam sebulan ke depan (Maret 2026).

2. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Pembangunan sistem ini melibatkan KLH dan OJK dengan target uji coba pada akhir Maret 2026.

3. Penyederhanaan Prosedur
Skema transaksi kini dilakukan melalui sistem registri terintegrasi tanpa lagi memerlukan mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA), namun tetap menjaga standar integritas yang ketat.

“Pemerintah berkomitmen mendorong perdagangan karbon berintegritas tinggi. Tata kelola yang transparan akan menjadi fondasi utama untuk memperkuat kepercayaan pasar internasional maupun domestik,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (27/2).

Kolaborasi Lintas Sektor

Keseriusan pemerintah terlihat dari hadirnya jajaran petinggi negara dalam Rakortas tersebut.

Tak hanya menteri teknis, pertemuan ini juga dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, serta Utusan Khusus Bidang Perdagangan Internasional, Mari Elka Pangestu.

Dukungan penuh juga datang dari berbagai kementerian mulai dari Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sinergi ini diharapkan mampu membuat operasional perdagangan karbon nasional bisa dimulai secara resmi pada awal Juli 2026.

Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya sekadar ikut-ikutan tren global, tapi serius memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam ekonomi hijau dunia lewat tata kelola karbon yang akuntabel.* (Sumber: Infopublik)