TEGAL, ATKARBONIST – Permasalahan keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Melalui penelitian berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS), Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, direkomendasikan sebagai lokasi paling layak untuk pembangunan TPA baru guna menggantikan fungsi TPA Penujah yang telah mengalami kelebihan kapasitas.

TPA Penujah yang menjadi lokasi utama pembuangan sampah di Kabupaten Tegal telah beroperasi sejak 1976 dengan luas sekitar 4,1 hektare. Namun, sejak 2018 kapasitasnya dinilai telah melampaui batas operasional sehingga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial, mulai dari bau menyengat, kebocoran air lindi, hingga konflik dengan masyarakat sekitar.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pencarian lokasi alternatif yang lebih layak dan berkelanjutan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Danar Arifka Rahman, S.T., M.T. menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk menentukan lokasi TPA baru secara objektif dan berbasis data. Metode ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA dengan menambahkan sejumlah parameter lokal, seperti kerawanan banjir, kepadatan penduduk, serta keberadaan kawasan cagar budaya.

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah sekitar 876 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dengan karakteristik geografis beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, produksi sampah di daerah tersebut mencapai sekitar 306 ribu ton per tahun. Sebagian besar sampah masih bergantung pada sistem pembuangan akhir sehingga memberikan tekanan besar terhadap fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia.

Dalam penelitian tersebut, proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tahap regional, tahap eliminasi, dan tahap penentuan akhir. Pada tahap regional dilakukan penyaringan berdasarkan kondisi geologi, hidrogeologi, kemiringan lereng, penggunaan lahan, kawasan konservasi, serta daerah rawan bencana.

Tahap berikutnya berupa eliminasi lanjutan dengan mempertimbangkan faktor curah hujan, akses jalan, kepadatan penduduk, dan keberadaan fasilitas penting lainnya. Selanjutnya dilakukan pembobotan menggunakan GIS untuk menentukan lokasi yang paling sesuai berdasarkan seluruh parameter yang telah dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor geologi menjadi aspek penting dalam penentuan lokasi TPA. Wilayah dengan lapisan tanah lempung dan lanau dinilai lebih sesuai karena memiliki kemampuan menahan rembesan lindi sehingga mengurangi risiko pencemaran air tanah. Sebaliknya, daerah yang didominasi pasir dan kerikil dianggap kurang ideal karena memiliki tingkat permeabilitas yang tinggi.

Selain geologi, faktor topografi juga menjadi pertimbangan utama. Lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 20 persen dinilai lebih aman dan lebih mudah dikembangkan dibandingkan wilayah dengan lereng curam yang berisiko longsor.

Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspek hidrologi dan kebencanaan. Lokasi TPA sebaiknya berada jauh dari sungai maupun kawasan pantai guna meminimalkan risiko pencemaran air permukaan. Kawasan rawan banjir dan longsor tidak direkomendasikan karena berpotensi meningkatkan kegagalan sistem pengelolaan sampah serta penyebaran polutan ke lingkungan sekitar.

Selain itu, kawasan produktif seperti sawah, hutan, tambak, dan kawasan lindung dinilai tidak layak dijadikan lokasi TPA karena dapat mengganggu fungsi ekologis dan ekonomi wilayah.

Berdasarkan hasil analisis GIS, terdapat 29 zona yang dinilai layak menjadi kandidat lokasi TPA baru. Namun, setelah dilakukan evaluasi lanjutan dan survei lapangan, sejumlah lokasi dieliminasi karena memiliki kendala sosial maupun budaya.

Salah satu lokasi dengan nilai teknis tertinggi berada di Desa Semedo, Kecamatan Kedungbanteng. Meski demikian, lokasi tersebut tidak direkomendasikan karena terdapat situs arkeologi dan kawasan cagar budaya yang perlu dilindungi.

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek teknis, sosial, budaya, dan lingkungan, Desa Kedungjati di Kecamatan Warureja ditetapkan sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan TPA baru. Kawasan ini dinilai memenuhi berbagai kriteria penting, mulai dari keamanan lingkungan, aksesibilitas, ketersediaan lahan, hingga kepadatan permukiman yang relatif rendah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi GIS mampu membantu proses pemilihan lokasi TPA secara lebih sistematis, transparan, dan berbasis data. Meski demikian, peneliti menegaskan bahwa pembangunan TPA baru bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan sampah.

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya tetap harus menjadi prioritas melalui pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, penguatan fasilitas 3R (reduce, reuse, recycle), serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan demikian, TPA hanya berfungsi sebagai tempat pemrosesan akhir bagi residu sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali.* Penulis: Danar Arifka Rahman, S.T., M.T.

Sumber: unair.ac.id

JAKARTA, ARTKARBONIST – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO) guna menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks sekaligus memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat memberikan arahan dalam acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.

Menurut Menteri Jumhur, persoalan lingkungan hidup saat ini memiliki karakter yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu karena berkaitan dengan berbagai isu di tingkat internasional, regional, nasional, hingga lokal.

“KLH terkoneksi dengan internasional, regional, nasional hingga lokal dan tantangannya begitu banyak. Pasti KLH keteteran. Untuk itu KLH selalu berhubungan baik dengan kalangan universitas, dengan non government organization (NGO). KLH terus melakukan pertemuan sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus tentang lingkungan hidup,” kata Menteri Jumhur.

Ia menjelaskan, peran KLH/BPLH sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, mulai dari sektor ekstraktif, perkebunan, industri hingga pembangunan gedung bertingkat, memiliki keterkaitan dengan aspek lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kementerian tersebut.

Karena itu, menurutnya, lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. KLH/BPLH memiliki tugas memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Dalam arahannya, Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa selama berkecimpung di dunia civil society, ia melihat terdapat dua pendekatan dalam pembangunan. Pendekatan pertama adalah positive way development atau pembangunan yang menghasilkan karya dan infrastruktur yang terlihat secara langsung. Sementara pendekatan kedua adalah negative way development, yakni upaya mengoreksi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa mendatang.

“Saya jujur saja ya, saya seumur-umur kerja di civil society juga. Ada dua pendekatan dalam pembangunan, yakni positive way development atau pembangunan yang positif dan negative way development atau pembangunan yang negatif,” ungkap Menteri Jumhur.

Ia mencontohkan pembangunan jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi sebagai bagian dari positive way development. Di sisi lain, KLH/BPLH berperan memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Tapi kalau jadi Menteri Lingkungan Hidup, saya sebut sebagai negatif way development. Eh nanti dulu, jangan dibangun kayak begitu, Anda keliru itu, seharusnya begini. Itu negative way. Tapi secara keseluruhan hasil yang akan dicapai adalah lebih baik untuk masa depan, be better for the future. Itu kira-kira yang ada di saya,” sebutnya.

Menteri Jumhur mengakui bahwa pengalamannya memimpin KLH/BPLH memberikan perspektif baru mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan aturan. Pemerintah juga perlu menghadirkan solusi yang memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan sembari mendorong perbaikan kualitas lingkungan.

Menurutnya, kompromi yang dapat diterima adalah kompromi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya melalui penerapan teknologi dan inovasi yang tepat.

“Kemudian ada masalah dengan lingkungan maka saya akan bilang perusahaan itu harus dibantu, orang itu dibantu untuk dicarikan teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu, jangan main tutup-tutup atau segel saja usahanya itu. Sebab di sana ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari situ,” pungkas Menteri Jumhur.

Melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, KLH/BPLH berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan dan solusi lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.*

Sumber: Humas Kemenlh

JAKARTA, ATKARBONIST – Industri layanan kesehatan (healthcare) global kini dihadapkan pada tantangan ganda: menjaga kualitas dan keamanan produk yang ketat sekaligus menekan jejak karbon dalam rantai pasok produksinya. Merespons tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan (sustainability) dan efisiensi operasional jangka panjang, PT Integrated Healthcare Indonesia (IHI) resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di fasilitas manufakturnya yang terletak di Jakarta Timur.

PT IHI, yang merupakan bagian dari Kenvue, Inc. di Indonesia, dikenal sebagai produsen dan pemegang izin edar sejumlah merek kesehatan terpercaya seperti Mylanta, Tylenol, Benadryl/Bactidol, Imodium, Daktarin, dan Motilium. Selain memasok kebutuhan domestik, fasilitas ini juga melayani pasar ekspor ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Australia.

Dalam mewujudkan transisi energi bersih ini, PT IHI menggandeng SUN Energy selaku penyedia solusi energi terbarukan terintegrasi. Sejak Februari 2026, sistem PLTS On Grid berkapasitas 777,98 kWp telah resmi beroperasi di fasilitas tersebut.

Presiden Direktur PT Integrated Healthcare Indonesia, Teerasak Lueuwirat, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata bahwa sektor manufaktur kesehatan mulai memandang energi bersih sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang strategis.

“Langkah ini menunjukkan sektor manufaktur layanan kesehatan (healthcare manufacturing) mulai memandang energi bersih bukan hanya sebagai inisiatif lingkungan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang untuk membangun operasional yang lebih efisien, resilien, dan siap menghadapi tuntutan industri masa depan,” ujar Teerasak dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (8/6/2026).

Menjaga Keandalan di Sektor Kritikal

Berbeda dengan sektor manufaktur lainnya, industri kesehatan memiliki standar operasional yang sangat ketat dan tidak dapat dikompromikan demi efisiensi energi. Aktivitas vital seperti operasional ruang steril (cleanroom), laboratorium, sistem tata udara (HVAC), logistik rantai dingin (cold-chain logistics), pengolahan air, hingga fasilitas produksi dan pengemasan membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan konsisten demi menjaga mutu produk.

“Oleh karena itu, transisi energi di sektor healthcare membutuhkan solusi yang mampu menjaga reliability (keandalan) operasional sekaligus mendukung target keberlanjutan perusahaan,” tambah Teerasak.

Sistem PLTS On Grid yang terpasang di fasilitas IHI diproyeksikan mampu memproduksi energi bersih sebesar 1.012.503 kWh per tahun. Angka ini setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 787,73 ton CO2 per tahun, atau sebanding dengan penanaman lebih dari 13.000 pohon. Pemanfaatan energi surya mendukung operasional menyeluruh, mulai dari sistem pendingin, pengolahan air, pencahayaan, hingga fasilitas produksi dan pergudangan.

Selain dampak positif terhadap lingkungan, penggunaan energi surya ini memproteksi perusahaan dari fluktuasi harga energi konvensional, sehingga biaya operasional jangka panjang menjadi lebih terkendali. Langkah keberlanjutan IHI juga diperkuat dengan implementasi sistem digitalisasi berbasis real-time monitoring yang telah berjalan sejak awal tahun untuk meningkatkan presisi dan kecepatan pengambilan keputusan operasional.

Energi Terbarukan sebagai Daya Saing Global

Pada kesempatan yang sama, CEO SUN Energy, Jefferson Kuesar, mengapresiasi langkah progresif PT IHI. Menurutnya, sektor layanan kesehatan memerlukan pendekatan transisi energi yang matang karena karakteristik industrinya yang kritikal.

“Transisi energi di sektor ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada dekarbonisasi, tetapi juga pada ketahanan energi dan efisiensi operasional jangka panjang. Kami melihat semakin banyak industri mulai memandang energi terbarukan bukan hanya sebagai inisiatif lingkungan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis dan daya saing global,” jelas Jefferson.

Keberhasilan implementasi PLTS di fasilitas manufaktur PT IHI ini menandai pergeseran paradigma transformatif di sektor industri Indonesia. Pengopsian energi bersih kini tidak lagi sekadar pemenuhan regulasi atau kepatuhan (compliance), melainkan telah bermutasi menjadi strategi bisnis esensial untuk membangun industri yang kompetitif, efisien, dan siap bersaing di pasar global.*
Sumber: Siaran Pers

ATKARBONIST – Kota Cilegon semakin mengukuhkan posisinya sebagai pionir pengelolaan sampah efektif di Indonesia. Keberhasilan ini menarik perhatian para pemimpin daerah yang hadir dalam ajang City Sanitation Summit (CSS) XXII Akkopsi Tahun 2024 yang digelar di Ballroom The Royale Krakatau Hotel, Kota Cilegon, Banten, pada 6–8 Mei 2024.

Acara yang mengusung tema ‘Konversi Sampah Menjadi Energi Untuk Masa Depan Berkelanjutan’ tersebut dihadiri oleh 24 Wali Kota dan Bupati dari total 166 perwakilan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Salah satu apresiasi datang dari Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang. Saat meninjau langsung Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Verna mengaku kagum dengan kemajuan teknologi yang diterapkan Pemerintah Kota Cilegon. Menurutnya, inovasi di TPSA Bagendung terbukti ampuh mengatasi masalah bau yang selama ini kerap menjadi keluhan klasik di berbagai daerah.

“Kunjungan kami ke Kota Cilegon telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan dan mendalam tentang inovasi dalam pengelolaan sampah. Saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Pak Wali Kota, Helldy Agustian, atas sambutan yang hangat serta jamuan yang baik selama kami di sini,” ujar Verna, Selasa (7/5/2024).

Verna menilai, di bawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian, Kota Cilegon berhasil menjawab tantangan kedaruratan sampah secara cepat, efisien, dan proaktif. Komitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut dinilai patut menjadi percontohan nasional.

Inspirasi untuk Kabupaten Poso

Masalah sampah diakui Verna juga menjadi tantangan besar di wilayahnya, Kabupaten Poso. Oleh karena itu, momentum CSS XXII ini ia manfaatkan untuk mengadopsi sistem yang sukses diterapkan di Kota Baja tersebut.

“Kami berharap pembelajaran dari kunjungan ini dapat kami terapkan di Kabupaten Poso untuk meningkatkan pengelolaan sampah kami dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.

Selain mampu mereduksi dampak negatif terhadap lingkungan, Verna juga menyoroti dampak ekonomi (sirkular) dari teknologi sampah di Cilegon. Inovasi yang dilakukan terbukti mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat.

Meski mengakui Kabupaten Poso masih menghadapi banyak kendala dalam sarana pengelolaan sampah, Verna berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan sistem dengan meniru langkah taktis Pemkot Cilegon.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah sampah, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkas Verna.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Bupati Poso juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Kota Cilegon, dengan harapan kota ini terus melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi daerah lain di Indonesia.*
Sumber: Humas Pemkot Cilegon

ATKARBONIST – Sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan konsep “kampus berdampak” untuk menjawab persoalan lingkungan yang semakin mendesak, Universitas Islam Bandung (Unisba) melalui Tim Zero Waste menyelenggarakan Sosialisasi Bank Sampah Kecamatan Arcamanik. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pada Kamis (4/6/2026).

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, DLH Kota Bandung, unsur Kecamatan dan Kelurahan se-Arcamanik, serta puluhan ketua RW dan calon pengelola bank sampah dari berbagai wilayah di Kecamatan Arcamanik.

Sekretaris Kecamatan Arcamanik, Aditya Khamanda, S.Sos., M.AP., menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi yang terjalin antara Unisba dan pihak kecamatan. Ia menilai program ini sangat relevan dalam menjawab kondisi darurat sampah yang saat ini tengah dihadapi oleh Kota Bandung.

“Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, pengurus wilayah, hingga warga. Kehadiran bank sampah diharapkan dapat mendorong pemilahan sampah sejak dari sumbernya,” ujar Aditya.

Darurat Sampah dan Tantangan Budaya Masyarakat

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unisba, Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan respons cepat. Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi alarm keras bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditunda.

Prof. Neni menjelaskan bahwa bank sampah tidak hanya berfungsi mengurangi dan mengendalikan volume sampah, melainkan juga mampu memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat melalui sirkular ekonomi. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada teknologi, melainkan pada perubahan budaya.

“Teknologi tidak akan banyak membantu jika budaya pengelolaan sampah belum terbentuk. Karena itu, yang sedang kita bangun bukan hanya sistem pengelolaan sampah, tetapi juga budaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan,” tegas Prof. Neni.

Melalui program Zero Waste ini, Unisba berkomitmen membangun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan tetap hidup secara mandiri oleh warga meskipun masa pendampingan dari perguruan tinggi kelak telah berakhir.

Pendekatan Berbasis Data dan Kebutuhan Warga

Koordinator Program Zero Waste Unisba, Dr. Titik Respati, drg., M.Sc.PH., mengungkapkan bahwa program ini tidak dirancang secara seragam, melainkan berbasis pada pemetaan kebutuhan (needs assessment). Tim dosen dan mahasiswa Unisba sebelumnya telah melakukan survei langsung ke sekitar 1.500 rumah tangga di Kecamatan Arcamanik.

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi kesiapan antar-wilayah. Beberapa RW tercatat sudah mandiri bahkan sukses mengembangkan budidaya maggot dan bank sampah, sementara wilayah lain masih memerlukan pendampingan dari dasar.

“Kami tidak ingin datang dengan solusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kami ingin masyarakat terlibat menentukan kebutuhan dan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan cara ini, masyarakat menjadi pemilik program sehingga keberlanjutannya lebih terjamin,” jelas Dr. Titik. Selain sosialisasi, Tim Zero Waste juga mengagendakan berbagai edukasi dan kampanye kreatif untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam gaya hidup sehari-hari.

Transformasi Digital dan Tata Kelola Mikro

Guna memberikan pembekalan yang komprehensif, sosialisasi ini menghadirkan dua pakar di bidangnya:

Dr. Ir. Mohamad Satori, M.T., IPU. (Dosen Teknik Industri Unisba & Ketua Forum Bank Sampah Jabar), membawakan materi “Satu RW Satu Bank Sampah: Alternatif Pengelolaan Sampah pada Tingkat Mikro (RW)”. Ia membedah strategi taktis pengelolaan sampah berbasis komunitas skala kecil.

Brandon D. Tjiandra (Head of Analytics & Visualization Smash.id), memaparkan materi “Mendorong Transformasi Digital: Era Baru Pengelolaan Sampah dari Hulu hingga Hilir”. Ia menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam modernisasi pencatatan dan tata kelola bank sampah.

Melalui aksi nyata ini, Unisba kembali membuktikan perannya sebagai institusi akademik yang tidak hanya berfokus pada pendidikan di dalam ruang kelas, tetapi juga hadir membawa solusi konkret dan berdampak langsung bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.*
Sumber: Humas UNISBA

ATKARBONIST – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas urgensi krisis global serta untuk mempercepat pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan mengoptimalkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, meresmikan langsung operasional kembali RKKIK di Kantor KLH/BPLH, Jakarta. Dalam keterangannya, Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan agenda iklim nasional mutlak bertumpu pada sinergi lintas sektor, bukan bergerak sendiri-sendiri.

“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang kita susun, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,” ujar Menteri Jumhur dalam peresmian tersebut.

Ia menambahkan, RKKIK tidak sekadar menjadi ruang fisik, melainkan sebuah platform kolaborasi yang mengelaborasikan kekuatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda.

“Saya berharap RKKIK dapat menjadi pusat pengetahuan, pusat konsultasi, pusat kolaborasi, dan pusat inovasi yang mampu mendukung agenda iklim Indonesia secara nyata,” tambah Jumhur.

Payung Hukum dan Fungsi Strategis

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa operasionalisasi kembali RKKIK ini memiliki dasar hukum yang kuat. Reaktivasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.

Menurut Ary, RKKIK dirancang sebagai wadah komunikasi, informasi, edukasi, dan konsultasi yang menjembatani kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“RKKIK merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pencapaian target NDC dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Melalui layanan konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, dan kerja sama, RKKIK diharapkan dapat memperkuat pemahaman, kapasitas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” jelas Ary.

Program Unggulan dan Masa Depan Aksi Iklim

Ke depan, RKKIK akan berfungsi sebagai pusat layanan untuk berbagai agenda strategis perubahan iklim dan karbon. Cakupan layanannya meliputi:

• Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
• Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
• Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
• Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
• Fasilitasi kerja sama dan pendanaan iklim internasional.

Untuk memaksimalkan perannya, RKKIK juga meluncurkan sejumlah program unggulan yang menyasar berbagai segmen masyarakat, antara lain Pojok Iklim, Climate Clinic, Cengkrama Iklim, National Carbon Forum, dan Carbon Youth Lab. Program-program ini didesain khusus untuk memperluas akses informasi, memberikan pendampingan teknis, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam ekonomi karbon.

Dengan aktifnya kembali RKKIK, Indonesia kini memiliki ruang kolaborasi yang lebih tangguh. Integrasi antara pengetahuan, inovasi, investasi, dan partisipasi multipihak ini diharapkan mampu melahirkan solusi nyata demi transisi menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.*
Sumber: Humas KLH/BPLH

ATKARBONIST – Akselerasi transformasi ekonomi hijau di Indonesia tidak hanya menjadi tameng terhadap perubahan iklim, melainkan juga mesin pertumbuhan ekonomi baru. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu membuka jutaan lapangan kerja baru berbasis lingkungan atau green jobs di berbagai sektor, sekaligus memperkokoh fondasi pembangunan berkelanjutan nasional.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa kebutuhan akan profesi ramah lingkungan bakal melonjak tajam. Transformasi ini memicu lahirnya berbagai spesialisasi baru yang sebelumnya jarang tersentuh.

“Profesi seperti ahli energi terbarukan, pengelola sampah modern, insinyur lingkungan, peneliti biodiversitas, perencana kota hijau, analis karbon (carbon analyst), spesialis ekonomi sirkular, hingga wirausaha hijau akan semakin dicari,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Menurut Jumhur, lonjakan permintaan tenaga kerja hijau ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai pilar utama demi mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

“Kita juga akan memastikan bahwa green jobs merupakan pekerjaan yang layak, memberikan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya digital, tetapi juga hijau. Future jobs are green jobs,” tegas mantan Kepala BNP2TKI tersebut.

Menantang Gen Z Jadi Agen Inovasi

Menghadapi tren global ini, Jumhur mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), untuk tidak sekadar menjadi penonton. Ia mendorong anak muda mengambil peran sentral sebagai motor penggerak transformasi ekonomi.

Menurutnya, modal kepedulian lingkungan yang dimiliki Gen Z saat ini harus dikonversi menjadi tindakan konkret dan inovasi yang solutif.

“Gen Z adalah generasi solusi. Tugas kita sekarang adalah mengubah kepedulian itu menjadi aksi nyata. Dari sekadar awareness menjadi movement, dari kepedulian menjadi inovasi, dan dari diskusi menjadi solusi,” imbuh Jumhur.

Posisi Strategis dan Target Pengelolaan Sampah 2029

Indonesia sendiri memegang posisi tawar yang sangat kuat dalam agenda iklim global. Status sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove yang membentang luas, kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia, menjadikan Indonesia sebagai paru-paru krusial bagi bumi.

Jumhur optimistis, jika Indonesia mampu mengoptimalkan perlindungan hutan, lahan gambut, mangrove, laut, serta tata kelola sampah, dampak positifnya tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga secara global.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, Pemerintah memasang target ambisius: 100 persen sampah terkelola dengan baik pada tahun 2029. Target ini akan dikejar melalui penguatan sistem ekonomi sirkular dan optimalisasi teknologi pengolahan sampah modern. Beberapa teknologi yang siap digenjot pengaplikasiannya antara lain:

Refuse Derived Fuel (RDF): Mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL): Konversi limbah menjadi pasokan listrik.

Teknologi Pirolisis: Dekomposisi sampah secara termal untuk menghasilkan sumber daya baru bernilai ekonomi.

Melalui lompatan teknologi dan tata kelola material yang lebih baik ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai residu, melainkan sebagai komoditas yang membuka ruang bagi tumbuhnya industri dan profesi baru masa depan.*
Sumber: Kemenlh

ATKARBONIST – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Jakarta, pada Senin (1/6/2026). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi serta seluruh pegawai di lingkungan Kemenhut.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Dalam amanat yang dibacakannya, Rohmat menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup menjadi pedoman berbangsa. Di tengah dinamika global, Pancasila dinilai terbukti menjadi bintang penuntun (leitstar) yang menjaga kekokohan Indonesia dalam kemajemukan.

“Pancasila adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian dunia. Dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnik, Indonesia menjadi contoh nyata bahwa perbedaan dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kuat,” ujar Rohmat saat membacakan pidato Kepala BPIP.

Kontribusi Global dan Tanggung Jawab Konstitusional

Lebih lanjut, pidato tersebut menyoroti tanggung jawab konstitusional Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat khas Indonesia dinilai sangat relevan dalam menjembatani perbedaan di tingkat global.

Indonesia juga terus membuktikan kontribusi nyata lewat pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran aktif mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan.

Implementasi di Sektor Kehutanan

Secara khusus, Rohmat Marzuki mengajak seluruh jajaran Kementerian Kehutanan untuk menginternalisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menekankan bahwa pembangunan sektor kehutanan wajib berlandaskan keadilan sosial, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta pemerataan manfaat sumber daya alam merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sektor kehutanan,” tegas Wamenhut.

Pidato Kepala BPIP tersebut juga mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan kelompok paling rentan, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menolak keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmoni sosial.

Menutup upacara, Wamenhut mengajak seluruh peserta untuk meneguhkan komitmen kebangsaan sebagai modal utama menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

“Selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi anak bangsa. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persatuan, dan kemanusiaan,” pungkasnya.*
Sumber: Humas Kehutanan.go.id

ATKARBONIST – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim dan mengembangkan pasar karbon berintegritas tinggi melalui partisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Ecosperity Week 2026 dan GenZero Climate Summit 2026 di Singapura.

Forum internasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan melalui investasi karbon.

Dalam berbagai sesi diskusi, Kementerian Kehutanan memaparkan langkah strategis yang tengah dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan pasar karbon internasional di sektor kehutanan. Langkah tersebut meliputi pengembangan kerangka akuntansi karbon yang kredibel, penyederhanaan proses penerbitan unit karbon, penguatan keterlibatan masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pencadangan karbon untuk mengantisipasi risiko kebocoran emisi.

Pada forum Nature, Markets, Scale yang diselenggarakan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan GenZero pada 18 Mei 2026, pembahasan difokuskan pada perkembangan skema REDD+ dalam berbagai mekanisme pasar karbon. Diskusi mencakup pasar kepatuhan, pasar karbon sukarela, serta mekanisme kedaulatan yang berkembang di berbagai negara.

Forum tersebut juga mengulas pendekatan yurisdiksional dan berbasis proyek, implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris, skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), hingga sistem perdagangan karbon nasional yang dinilai akan memengaruhi arah permintaan dan kredibilitas pasar karbon global di masa depan.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, mengatakan Indonesia telah memasuki fase baru dalam pengembangan pasar karbon setelah pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investor.

“Indonesia telah memasuki babak baru dalam era pasar karbon; kali ini, kemauan politik kami diterjemahkan secara jelas ke dalam produk regulasi,” ujar Edo.

Menurut dia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi landasan percepatan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui proses bisnis yang lebih sederhana dan jelas. Regulasi tersebut juga membuka seluruh mekanisme instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk melalui skema nesting yang dinilai penting untuk mencegah penghitungan ganda dan menjaga integritas lingkungan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menyatakan pemerintah terbuka terhadap investasi karbon di sektor kehutanan dengan menyediakan berbagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dan investor.

Dalam pertemuan terpisah dengan perwakilan Securing Energy for Europe (SEFE), Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung target iklim nasional yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil, tahun 2025.

Target tersebut mencakup program restorasi dan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, pengurangan emisi dari sektor kehutanan melalui proyek penghindaran emisi seluas 50 juta hektare, pengembangan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, serta pengelolaan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Ilham mengatakan pemerintah telah menyederhanakan proses bisnis investasi kredit karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tanpa mengurangi standar kualitas dan integritas kredit karbon yang dihasilkan.

Menurutnya, setiap proyek karbon tetap diwajibkan memenuhi standar internasional dan prinsip Core Carbon Principles (CCP) yang ditetapkan oleh Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), termasuk aspek tambahanitas, keterlibatan masyarakat, pembagian manfaat, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penerapan safeguard.

Selain mengikuti forum utama, delegasi Kementerian Kehutanan juga menghadiri sejumlah pertemuan strategis, antara lain ICGD Roundtable on Building High-Integrity Carbon Markets Across ASEAN yang dipimpin Mari Elka Pangestu. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pasar karbon di negara-negara ASEAN, tantangan bersama, serta peluang kerja sama regional untuk memperkuat pasar karbon yang kredibel dan berintegritas tinggi.

Delegasi Indonesia juga berpartisipasi dalam Roundtable on Shaping the Future of High-Integrity Carbon Credit Markets yang diselenggarakan oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Coalition to Grow Carbon Markets (CGCM), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Dalam forum tersebut, Edo Mahendra menyampaikan harapan agar CGCM mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan aliran investasi menuju aksi iklim berkualitas tinggi serta memperkuat likuiditas pasar karbon internasional. Pembahasan tersebut akan dilanjutkan dalam London Climate Week yang dijadwalkan berlangsung pada 20–28 Juni 2026.

Di sela kegiatan, Kementerian Kehutanan juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wildlife Conservation Society (WCS) sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Kehutanan dengan organisasi tersebut di New York pada 13 Mei 2026. Pertemuan membahas implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 serta peluang investasi jasa lingkungan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional, Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan UNEP terkait pengelolaan REDD+ berkelanjutan di sela penyelenggaraan Ecosperity Week 2026.

Kementerian Kehutanan menegaskan akan terus mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas tinggi.*
Sumber: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

ATKARBONIST – Pengelolaan sampah di Ibu Kota dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak adanya gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW.

Pria yang akrab disapa Bang Kent ini mengatakan bahwa penanganan sampah di Jakarta tidak bisa hanya bertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semata. Perlu ada kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat Walikota, Camat, Lurah, Suku Dinas LH, hingga pengurus RT/RW dan warga.

“Camat, lurah, Sudin LH per wilayah harus bisa berkolaborasi karena sampai hari ini masyarakat masih banyak yang belum paham soal pengelolaan sampah. Karena itu edukasi harus dilakukan secara gencar, rutin, dan konsisten, jangan hanya sesekali lalu selesai,” ujar Kent dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2026).

Pendekatan Jangka Pendek Edukasi dan Pengawasan Lapangan

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, untuk jangka pendek, Pemprov DKI harus memperkuat sosialisasi langsung dan pengawasan lingkungan tanpa harus menunggu sebuah masalah menjadi viral di media sosial.

“Harus sering turun ke lapangan, jangan menunggu viral baru bergerak. Camat, Lurah hingga Sudin Lingkungan Hidup harus aktif menyentuh warga sampai tingkat RT dan RW,” kata Kent, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII.

Belajar dari Sejarah Krisis Sampah Era “Bang Yos”

Sebagai strategi jangka panjang, Kent mengingatkan Pemprov DKI agar belajar dari sejarah krisis sampah era Gubernur Sutiyoso (Bang Yos) pada awal tahun 2000-an. Saat itu, akses menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang terganggu akibat konflik sosial, yang memaksa pemerintah membuka kawasan Nagrak, Jakarta Utara, sebagai tempat penampungan darurat.

Menurut Kent, ketergantungan ekstrem pada TPST Bantargebang dengan pola lama “angkut-buang” masih membayangi Jakarta hingga saat ini. Jika terjadi gangguan di Bantargebang, Jakarta berpotensi langsung dikepung sampah.

Oleh karena itu, Kent meminta pengelolaan sampah menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ia bahkan mengusulkan penerapan sistem reward and punishment bagi aparatur daerah.

“Kalau tidak berjalan, ya harus memakai sistem reward dan punishment. Harus ada sanksi bagi Jajaran SKPD yang tidak melaksanakan dan harus ada penghargaan bagi yang berhasil,” tegasnya.

Mengubah Paradigma Dari “Buang” Menjadi “Olah”

Guna memutus ketergantungan pada sistem landfill, Kent mendorong transformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui beberapa langkah taktis:

• Penguatan Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
• Pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.
• Pengembangan bank sampah di tiap wilayah.
• Pembangunan teknologi pengolahan sampah modern.

“Kita tidak bisa terus menerus berpikir buang sampah ke Bantargebang kemudian selesai. Paradigma itu harus berubah menjadi olah sampah. Jakarta ini kota besar dengan beban produksi sampah ribuan ton per hari,” tambah Kent.

Di akhir keterangannya, ia meminta adanya integrasi lintas sektoral agar masalah sampah tidak dianggap sebagai urusan Sudin LH semata.

“Kita tidak ingin sejarah krisis sampah terulang lagi. Jakarta harus bertransformasi menjadi kota yang mampu mengelola dan mengolah sampah secara modern, disiplin, dan berkelanjutan,” pungkasnya.*

Sumber: DPRD DKI