Forum Rektor KLH Industri 5.0 dan Transisi Ekologis: Libatkan Kampus sebagai Pusat Karakter Hijau
Atkarbonist.ORG – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengadakan kerja sama strategis dengan Forum Rektor Indonesia melalui acara bertajuk Forum Rektor: Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (28/7/25).
Pertemuan ini menghadirkan 41 rektor dari tujuh regional dan menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan antara akademisi dan pembuat kebijakan, dengan tujuan membangun pengelolaan lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Melansir Kemenlh.go.id, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan pentingnya orientasi ekologis sebagai landasan pembangunan nasional.
Ia menyatakan, “Pembangunan hari ini harus berpijak pada keseimbangan ekologis dan martabat manusia. Kita tidak bisa melanjutkan sistem yang menomorduakan keberlanjutan.”
Menurut Menteri Hanif, sekitar 80–90% kebijakan KLH/BPLH dibuat berdasarkan kajian ilmiah.
Oleh karena itu, peran akademisi sangat sentral dalam memperkuat landasan kebijakan berbasis data.
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH akan menghidupkan kembali Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan RPPLH, pelaksanaan KLHS, dan perizinan lingkungan.
“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” ujarnya.
Isu rendahnya kapasitas pengawasan lingkungan turut menjadi perhatian, di mana satu petugas harus mengawasi lebih dari 160 kegiatan.
Kerja sama dengan universitas dipandang krusial untuk memperkuat proses audit, validasi data, dan pengawasan yang berbasis kajian ilmiah.
Dalam konteks hukum, Menteri Hanif menegaskan perlunya kontribusi para pakar dari dunia kampus.
Ia menyampaikan, “Penegakan hukum lingkungan hidup bukan pekerjaan sembarangan. Kita butuh ahli hukum lingkungan, ahli biologi, geospasial, kimia, hingga sosial. Semua harus berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan maupun publik.”
Melalui forum ini, KLH/BPLH dan kalangan akademisi menandatangani nota kesepahaman yang mencakup pembentukan konsorsium riset tematik, pengembangan kurikulum ramah lingkungan, serta penerapan indikator kampus berkelanjutan.
Sinergi ini merupakan upaya kolektif dalam merespon krisis lingkungan secara terintegrasi.
Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 berada di angka 71,79 (kategori “baik”), sebarannya belum merata.
Baru 127 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki RPPLH. Kolaborasi teknis dengan kampus menjadi strategi utama untuk mempercepat penyusunan dokumen tersebut.
KLH/BPLH juga menyiapkan program rehabilitasi mangrove sebagai kelanjutan dari mandat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berakhir pada akhir 2024.
Dari total 3,7 juta hektare mangrove, sekitar 1 juta hektare masih memerlukan peningkatan kerapatan.
Kampus, komunitas lokal, dan mitra global akan dilibatkan untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pesisir.
Forum ini juga menyoroti pentingnya peralihan menuju paradigma ekologis di era Industri 5.0, di mana teknologi harus berpadu dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.
Perguruan tinggi diharapkan berperan aktif membentuk karakter generasi muda yang berwawasan lingkungan.
“Teknologi tidak boleh lagi jadi alat dominasi. Ia harus jadi mitra manusia dalam menciptakan masa depan yang harmonis dengan ekosistem,” ujar Menteri Hanif.
Ke depan, Forum Rektor akan dijadikan agenda tahunan dan dilanjutkan dengan forum regional yang berfokus pada ekoregion dan karakteristik lokal.
Upaya ini mendukung visi KLH/BPLH membangun sistem pengelolaan lingkungan yang ilmiah dan inklusif.
KLH/BPLH mengajak seluruh elemen masyarakat baik individu, komunitas, pelaku usaha, sekolah, hingga media untuk berperan aktif dalam upaya pemulihan lingkungan.
Melalui keterlibatan kampus dan kerja sama lintas sektor, KLH/BPLH optimis Indonesia dapat menghadapi tantangan iklim dengan ketangguhan dan pendekatan berbasis ilmu, menuju Indonesia Emas 2045.* (Sumber: kemenlh.go.id)