Sektor Hijau Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Proyek Energi Bersih hingga 70 GW
Jakarta, ATKARBONIST – Pemerintah bersama pelaku usaha menegaskan sektor hijau akan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global, mulai dari transisi energi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam sesi How Can Indonesia Leverage the Green Sectors to Boost Growth? pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Forum tersebut menghadirkan Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, Partner Systemiq Mattia Romani, serta Head of Development and Investment Asia Pacific Masdar Fatima Al Madhloum Al Suwaidi.
Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan berbasis alam dan energi bersih, termasuk rencana rehabilitasi 12,7 juta hektare lahan terdegradasi.
Ia mencontohkan alokasi dana sebesar USD120 juta untuk konservasi Taman Nasional Way Kambas sebagai bukti keseriusan pemerintah.
“Ini bukan dana donor, ini uang Indonesia sendiri. Pemerintah benar-benar berjalan sesuai komitmen,” ujar dia.
Selain program konservasi, pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dari 5.000 menjadi 70 ribu personel untuk menjaga kawasan konservasi dan taman nasional.
Hashim menilai langkah tersebut penting mengingat maraknya alih fungsi ilegal kawasan lindung dalam satu dekade terakhir.
Di sektor energi, pemerintah menyiapkan program pembangunan pembangkit listrik hingga 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan.
Sekitar 76 persen kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi terbarukan. Pemerintah juga mulai memasukkan energi nuklir sebesar 7 gigawatt hingga 2034 sebagai bagian dari bauran energi rendah karbon.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan transisi energi Indonesia harus berorientasi pada ketahanan dan keamanan energi nasional.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi, meski tantangan intermitensi masih perlu diatasi.
“Karena itu, kebijakan energi baru, termasuk pengembangan nuklir, menjadi bagian dari solusi,” kata dia.
Eddy menambahkan DPR dan pemerintah telah menyepakati kebijakan energi nasional 2025–2034.
Regulasi pendukung akan disiapkan, termasuk RUU Energi Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan dan Migas, serta dorongan pembahasan RUU Aksi Iklim.
Dari perspektif global, Partner Systemiq Mattia Romani menilai satu dekade ke depan akan menjadi periode yang sangat berbeda bagi agenda pertumbuhan hijau.
Ia menekankan ketahanan iklim harus dipahami sebagai investasi pertumbuhan, bukan sekadar perlindungan.
“Tanpa investasi pada resiliensi, produktivitas dan pertumbuhan akan melambat,” ujar dia.
Romani juga menyoroti peran kecerdasan buatan dalam mempercepat transisi hijau serta pentingnya memastikan pertumbuhan hijau berdampak langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan biaya energi.
Sementara itu, Head of Development and Investment Asia Pacific Masdar Fatima Al Madhloum Al Suwaidi menilai Indonesia semakin menarik bagi investor energi bersih karena memiliki target yang jelas dan komitmen jangka panjang dari pemerintah.
Ia mencontohkan proyek PLTS terapung yang dijalankan Masdar bersama PLN sebagai bentuk kolaborasi publik dan swasta yang efektif.
“Kami melihat roadmap yang jelas dan konsistensi kebijakan, itulah yang dicari investor,” kata dia.
Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba menekankan peran dunia usaha dalam menjawab permintaan pasar global terhadap produk hijau.
Ia menjelaskan APP Group mengembangkan platform keberlanjutan Regenesis untuk mengintegrasikan seluruh rantai nilai, mulai dari solusi berbasis alam hingga dekarbonisasi industri.
“Permintaan produk hijau sudah nyata, terutama dari Eropa dan Amerika Utara, dan ini peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Fatima.
Menutup diskusi, Hashim menyoroti terobosan pemerintah dalam pembentukan pasar karbon nasional yang kini terbuka bagi verifikator internasional.
Ia menyebut kebijakan tersebut mendapat respons positif dari komunitas global dan menjadi fondasi penting bagi pembiayaan transisi hijau Indonesia.* (Sumber: MetroTV News)