Hashim Sebut Perdagangan Karbon Internasional Indonesia Ditargetkan Mulai Juni 2026, Potensi Miliaran Dolar AS
Jakarta, ATKARBONIST – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal dimulainya perdagangan karbon internasional Indonesia di pasar sukarela (voluntary market) pada Juni 2026.
Skema ini akan berjalan di bawah payung Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Dengan dibukanya akses bagi pembeli internasional terhadap kredit karbon nasional, pemerintah memperkirakan potensi ekonomi yang masuk ke Tanah Air dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat.
“Komunitas karbon di luar negeri sudah menunggu 10 tahun sejak Perjanjian Paris 2025. Sekarang [aturan] sudah dikeluarkan, ini adalah suatu prestasi luar biasa,” kata Hashim saat berbicara dalam ESG Sustainability Forum 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).
Mengutip Antara, Perpres tersebut menjadi fondasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
Regulasi ini mencakup mekanisme perdagangan emisi dan kredit karbon, pencatatan unit karbon melalui Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK), pencegahan penghitungan ganda, serta pengaturan keterkaitan antara pasar karbon domestik dan internasional.
Hashim mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan proses integrasi berbagai sistem registrasi karbon agar seluruh transaksi tercatat secara terpusat, transparan, dan akuntabel dalam satu sistem nasional.
Menurutnya, integrasi ini menjadi syarat penting agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan memperoleh kepercayaan dari pelaku global.
“Saya bisa melaporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir Juni ini semua carbon market akan operasional. Dan Juli kita berharap bahwa perdagangan cukup besar, sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia,” paparnya.
Lebih lanjut, Hashim menilai besarnya potensi transaksi pasar karbon Indonesia tak lepas dari tingginya minat pembeli internasional terhadap kredit karbon berbasis solusi alam atau nature-based solutions (NBS).
Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif melalui ekosistem alamnya, mulai dari hutan tropis, mangrove, wilayah laut, hingga padang lamun.
“Dan dengan ini semuanya nature based solutions, berarti yang tadi saya sebut pelaku-pelaku karbon internasional sudah betul-betul tertarik. Mereka selama ini tidak begitu tertarik dengan kredit karbon yang berdasarkan industri, berdasarkan pabrik-pabrik kimia, atau pabrik semen, PLTU,” katanya.
Merujuk pada harga karbon di sejumlah pasar global, Hashim menyebut peluang pendapatan Indonesia bisa mencapai puluhan miliar dolar AS.
Di pasar Uni Eropa, harga karbon berkisar 50–60 euro per ton setara karbon dioksida, sementara di Swedia bahkan menyentuh 100 euro per ton.
Di sisi lain, riset BloombergNEF (BNEF) menunjukkan pasar karbon global berpotensi semakin terpolarisasi pada 2026.
Pergeseran permintaan diperkirakan terjadi dari pasar sukarela menuju mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan oleh regulasi pemerintah.
Minimnya kepastian regulasi di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, dinilai mengurangi minat perusahaan untuk melakukan offset emisi secara sukarela.
Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah di berbagai negara mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik sebagai instrumen pemenuhan kewajiban penurunan emisi.
Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan melalui registri sukarela tercatat turun 12 persen dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, level terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan tren penurunan permintaan sukarela ini akan berlanjut pada 2026.
Sementara itu, perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton.
Namun, hampir 90 persen volume tersebut berasal dari satu perusahaan, yakni Microsoft, sehingga pertumbuhan pasar dinilai belum mencerminkan permintaan yang berkelanjutan.* (Sumber: Bisnis.com)