Indonesia Perkuat Sistem Nilai Ekonomi Karbon Lewat Kemitraan KLHK dan Konservasi Indonesia
Atkarbonist.ORG – Dalam upaya memperkuat kebijakan pengendalian iklim nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Konservasi Indonesia (KI) melalui kemitraan strategis untuk mengembangkan sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang andal dan berkelanjutan.
Kesepakatan kolaborasi ini dilaksanakan melalui Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mencakup pengembangan kebijakan teknis, pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan sistem NEK baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam implementasi NEK, tetapi juga menghadapi tantangan yang kompleks. Kolaborasi lintas pihak sangat diperlukan,” ujar Deputi Ary Sudijanto, Jumat (1/8/25).
Ary menekankan bahwa NEK bukan semata instrumen perdagangan karbon, tetapi merupakan bagian strategis dari kebijakan iklim nasional. Oleh karena itu, keterlibatan mitra seperti Konservasi Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjamin kredibilitas sistem ini secara internasional.
Fokus pada Diplomasi Iklim dan Standar Global
Ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup kontribusi terhadap agenda iklim global, termasuk sistem pengakuan bersama (mutual recognition) untuk skema sertifikasi karbon dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum seperti UNFCCC.
Menurut Ary, pendekatan ini menunjukkan posisi aktif Indonesia dalam diplomasi iklim global, sembari tetap menjaga kepentingan nasional.
Sementara itu, Meizani Irmadhiany selaku Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, menyambut kerja sama ini sebagai wujud dukungan konkret terhadap target penurunan emisi yang telah ditetapkan Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
“KI mendukung target penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan bantuan internasional,” ungkap Meizani.
Ia menambahkan bahwa kebijakan NEK memiliki nilai ekonomi signifikan, dengan potensi mencapai USD 16,7 miliar pada tahun 2030. Untuk itu, KI akan mendukung dalam hal edukasi, peningkatan kapasitas teknis, serta penyediaan data ilmiah.
Kolaborasi Sains dan Aksi Lapangan Jadi Kunci
Meizani juga menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dan aksi nyata di lapangan agar kebijakan NEK berjalan efektif. Menurutnya, keberhasilan sistem karbon nasional sangat bergantung pada keterpaduan antara regulasi, ilmu pengetahuan, dan pelibatan masyarakat di semua level.
“Kami mendorong implementasi strategi iklim berbasis data, riset, pelatihan, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah dan mitra pembangunan seperti KI diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan kredibel, serta membawa dampak nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.* (Sumber: eNBe)