Krisis Sampah Nasional: Ancaman Sekaligus Peluang Ekonomi Baru

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelaku usaha dan investor melirik sektor pengelolaan sampah sebagai bisnis berkelanjutan yang bisa menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs).
Menurut Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), krisis sampah telah memasuki ranah ekonomi, kesehatan publik, dan keberlanjutan lingkungan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, ATKARBONIST.ORG – Persoalan sampah di Indonesia kini bukan lagi sekadar urusan kebersihan.

Menurut Prasasti Center for Policy Studies, krisis sampah telah memasuki ranah ekonomi, kesehatan publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, di balik krisis ini, tersembunyi potensi besar sebagai sumber ekonomi baru.

Hal itu disampaikan oleh Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti Center for Policy Studies, dalam diskusi “Building a Circular Future” yang diselenggarakan oleh PT TBS Energi Utama Tbk. (TBS) di Jakarta pada Kamis (13/11/25) lalu.

“Sekitar 40 persen sampah nasional belum dikelola dengan baik. Lebih dari 80 persen di antaranya berakhir di pembakaran terbuka atau open dumping landfill. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan polusi, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan iklim,” ujar Gundy, dikutip dari keterangannya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, total timbunan sampah Indonesia mencapai 34 juta ton.

“Kalau diilustrasikan, jumlah itu setara dengan rangkaian gerbong kereta api yang membentang dari Sabang hingga Merauke,” kata Gundy.

Tiga Faktor Utama Krisis Sampah

Gundy menjelaskan tiga faktor utama di balik krisis sampah tersebut:

Pertumbuhan penduduk yang cepat: Otomatis meningkatkan volume sampah rumah tangga.

Pola konsumsi consumer-driven: Meningkatnya penggunaan kemasan sekali pakai serta layanan makanan instan dan delivery.

Keterbatasan infrastruktur: Sistem pengelolaan sampah masih bersifat “tambal sulam”.

“Regulasi sebenarnya sudah ada, tapi implementasinya sering berhenti di tengah jalan. Banyak daerah bahkan belum memiliki sistem pengelolaan yang solid,” ucapnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan layanan pengumpulan sampah, minimnya investasi sektor lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum sebagai penghambat utama upaya perbaikan.

Dari Krisis Jadi Berkah

Meski situasinya belum ideal, Prasasti menilai ada peluang besar di balik krisis tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelaku usaha dan investor melirik sektor pengelolaan sampah sebagai bisnis berkelanjutan yang bisa menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs).

“Tantangan geografis Indonesia memang kompleks, mulai dari logistik hingga biaya tinggi. Tapi potensi ekonominya luar biasa. Pengelolaan sampah bisa menjadi pintu masuk menuju ekonomi sirkular dan transisi hijau,” kata Gundy.

Menurutnya, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan berbasis kolaborasi, inovasi teknologi, serta investasi pada rantai nilai daur ulang dinilai sebagai kunci agar Indonesia dapat mengubah narasi “krisis” menjadi “kesempatan.”

“Kalau ketiganya bisa bersinergi, tumpukan masalah ini bisa kita ubah menjadi tumpukan peluang. Sudah saatnya Indonesia dikenal bukan karena sampahnya, tapi karena solusinya,” tutup Gundy.* (Sumber: Prasasti)

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelaku usaha dan investor melirik sektor pengelolaan sampah sebagai bisnis berkelanjutan yang bisa menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs).
Menurut Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), krisis sampah telah memasuki ranah ekonomi, kesehatan publik, dan keberlanjutan lingkungan. (Foto: Istimewa)

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, total timbunan sampah Indonesia mencapai 34 juta ton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *