Menuju COP30: Negara-negara Bentuk Aturan Pembelian Kredit Karbon Perusahaan
Atkarbonist.ORG – Inggris, Kenya, dan Singapura resmi meluncurkan koalisi baru untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pasar karbon sukarela.
Koalisi ini berfokus pada penyusunan pedoman pembelian kredit karbon oleh perusahaan, yang menurut para ahli menjadi salah satu bentuk dukungan kebijakan paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hingga saat ini.
Selama puluhan tahun, para penggiat lingkungan dan pendukung pasar karbon telah mendorong pembentukan sistem jual beli kredit karbon yang memungkinkan perusahaan mengimbangi emisinya. Namun, keterlibatan perusahaan masih rendah meski KTT Iklim COP29 di Baku tahun lalu menghasilkan kesepakatan mengenai sistem pasar karbon di bawah naungan PBB.
Kini, menjelang COP30 di Brasil pada November mendatang, lima negara — Inggris, Prancis, Kenya, Singapura, dan Panama — menyatakan komitmennya untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar guna membimbing sektor swasta dalam menggunakan kredit karbon.
Tujuan utamanya adalah mendorong permintaan dan membuka peluang pembiayaan iklim senilai miliaran dolar ke negara-negara berkembang.
Ravi Menon, Duta Iklim Singapura sekaligus penandatangan awal inisiatif ini, menegaskan pentingnya pasar karbon sebagai instrumen penggerak aksi iklim. Namun, ia mengakui bahwa kepercayaan dunia usaha tengah melemah akibat berbagai penyimpangan dalam proyek-proyek kredit karbon.
“Tantangan utama ada di sisi permintaan. Banyak korporasi yang kini enggan membeli kredit karena khawatir dianggap melakukan greenwashing,” ujarnya kepada Reuters, Rabu (25/6/2025).
CEO Standard Chartered, Bill Winters, juga menyoroti kurangnya insentif dari pemerintah.
“Pemegang saham kami kini tidak lagi mendukung hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kita perlu mengembalikan siklus kebijakan dan keuntungan yang kini tidak berjalan,” katanya.
Saat ini, belum ada aturan global yang seragam mengenai penggunaan kredit karbon oleh perusahaan untuk mencapai target iklim mereka. Meski lembaga penetap standar tengah melakukan konsultasi publik, dukungan pemerintah dinilai tetap menjadi faktor krusial.
“Lembaga standar sudah bekerja dengan baik, tetapi dukungan pemerintah tetap tak tergantikan,” tambah Menon.
Berdasarkan data dari Abatable, penggunaan kredit karbon per tahun stagnan di kisaran 160 juta ton CO₂ sejak 2021, meskipun jumlah perusahaan yang membelinya terus menurun.
Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menyatakan bahwa inisiatif koalisi ini bertujuan mengirimkan “sinyal kuat” kepada dunia usaha mengenai pentingnya menjadikan kredit karbon sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka.* (Sumber: Reuters)