OJK Dorong Nilai Ekonomi Karbon Jadi Fondasi Utama Transisi Hijau Nasional

Pjs Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi/Foto: Instagram /@fridericawidyasari

Jakarta, ATKARBONIST – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan kunci utama dalam menciptakan pasar karbon domestik yang berintegritas.

Hal ini diperlukan agar ekosistem yang terbentuk tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga kredibel, transparan, dan akuntabel di mata dunia.

Dalam gelaran The 2nd Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis (26/2/2026), Pjs. Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan ketegasan pemerintah dalam mengatur instrumen ekonomi karbon akan memberikan sinyal harga yang jelas bagi para pelaku usaha.

“Pemerintah terus mendorong terbentuknya pasar karbon yang transparan melalui penegasan instrumen ekonomi karbon. Ini sangat vital untuk memperkuat integritas kebijakan iklim kita,” ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut.

Strategi Menuju Net Zero Emission 2060

Pjs Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi/Foto: Dok. OJK

Penguatan kerangka ekonomi karbon ini bukan tanpa alasan. Langkah ini merupakan bagian dari peta jalan besar Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Selain memberikan kepastian harga bagi industri, kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah risiko perubahan iklim.

Beberapa langkah strategis yang tengah digarap OJK meliputi:

  1. Penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Memberikan panduan klasifikasi yang jelas untuk aktivitas ekonomi kategori ‘hijau’ dan transisi.

2. Optimalisasi Bursa Karbon Indonesia

Sebagai wadah mekanisme penemuan harga yang adil dan transparan.

3. Manajemen Risiko Iklim

Implementasi analisis skenario bagi sektor perbankan untuk memitigasi dampak lingkungan terhadap stabilitas keuangan.

Apresiasi untuk Sektor Perbankan

Kiki juga memberikan apresiasi terhadap perbankan nasional yang semakin aktif dalam mengembangkan pembiayaan hijau (green financing). Menurutnya, sinergi antara regulator dan industri perbankan sangat krusial dalam membangun fondasi kebijakan yang terintegrasi.

“Secara paralel, kami terus membangun ekosistem kebijakan yang komprehensif, mulai dari TKBI hingga bursa karbon, guna mendukung agenda transisi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” pungkasnya.* (Sumber: Metrotvnews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *