Pendanaan Proyek Sampah Jadi Listrik Akan Libatkan Danantara dan APBN
Bogor, ATKARBONIST – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 akan dibiayai melalui skema pendanaan campuran.
Menurut Purbaya, pembiayaan proyek tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikannya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
“Saya enggak tahu persis angkanya, sebenarnya itu dikerjakan Danantara. Nanti ada sebagian yang dikerjakan APBN,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai alokasi anggaran proyek pengelolaan sampah yang akan digerakkan pemerintah.
Ia mencontohkan proyek serupa yang telah berjalan di Surabaya. Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut, kata Purbaya, tidak hanya digunakan untuk pengolahan sampah, tetapi juga mencakup pembiayaan kebersihan kota.
“Yang saya tahu di Surabaya itu Rp60 miliar kita bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan. Jadi memang kita harus keluarkan uang untuk menjaga kebersihan lingkungan kota-kota kita, termasuk di Bali,” jelasnya.
Purbaya juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Bali yang dinilainya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi nyata. Ia menyebut konflik dan perdebatan antar pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama lambannya realisasi proyek pengelolaan sampah di Pulau Dewata.
“Bali itu bertahun-tahun debat terus, antar pemerintah daerah banyak berantem, enggak jadi-jadi proyek sampahnya, sehingga jadi begitu kotor sekali Bali,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya pernah memediasi pemerintah daerah di Bali untuk mendorong kesepakatan bersama agar proyek pengelolaan sampah dapat segera dijalankan. Meski membutuhkan biaya besar, Purbaya menegaskan proyek tersebut tetap penting demi menjaga lingkungan dan citra Bali.
“Dulu pernah kita damaikan antara pemda di beberapa kota, tiga kota. Jadi jalan saja walaupun mahal itu buat Bali sendiri,” pungkasnya.* (Sumber: Bisnis.com)