Perdagangan Karbon dalam Tatanan Geopolitik

Atkarbonist.Org – Perdagangan karbon telah menjadi pilar penting dalam geopolitik global, di mana upaya menekan emisi gas rumah kaca beririsan dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Mekanisme ini memungkinkan negara atau perusahaan membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi, namun dinamikanya jauh melampaui isu lingkungan.

Negara maju, seperti Uni Eropa dengan EU Emissions Trading System, mendorong regulasi ketat untuk mempercepat transisi energi hijau.

Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia melihat peluang ekonomi dari kredit karbon, meski terkendala regulasi dan akses pasar.

Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menambah kompleksitas isu ini. Ribuan kapal melintasi selat ini setiap tahun, menghubungkan Asia Timur dengan pasar global, namun juga menyumbang emisi karbon signifikan dari bahan bakar kapal.

Pengelolaan emisi di kawasan ini menjadi krusial, terutama dengan meningkatnya tekanan internasional untuk dekarbonisasi sektor maritim.

Negara-negara di sekitar Selat Malaka, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kini menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan perdagangan karbon dengan pengendalian emisi pelayaran tanpa mengganggu arus perdagangan global.

Ketegangan geopolitik juga muncul dari persaingan standar global.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, yang mengenakan pajak pada impor dari negara dengan standar emisi longgar, memicu reaksi keras dari negara seperti China dan India.

Di tengah lalu lintas padat Selat Malaka, harmonisasi kebijakan karbon antarnegara menjadi semakin sulit.

ASEAN mulai menjajaki kerja sama regional untuk memperkuat posisi di pasar karbon global, namun keberhasilan bergantung pada koordinasi yang kuat. Perdagangan karbon, dengan demikian, tidak hanya alat mitigasi iklim, tetapi juga cerminan kompleksitas hubungan internasional di era transisi energi.(*)