Komisi II DPR Dorong Insentif bagi Daerah yang Sukses Kelola Sampah

JAKARTA, ATKARBONIST – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengatasi persoalan sampah di wilayahnya hingga bebas sampah.

Usulan tersebut disampaikan Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).Menurutnya, kebijakan pemberian insentif ini dapat memicu lahirnya berbagai inovasi daerah dalam pengelolaan sampah sekaligus mempercepat penyelesaian masalah sampah secara nasional.

“Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif,” kata Fauzan.

Mengubah Beban Menjadi Nilai Ekonomi
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa paradigma terhadap sampah harus diubah. Sampah tidak lagi boleh dipandang sebagai beban, melainkan harus dikelola menjadi instrumen pembangunan yang bernilai ekonomi tinggi dan produktif. Oleh karena itu, daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan kelayakan mendapatkan apresiasi konkret dari pemerintah pusat.

“Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” tutur Fauzan.

Sebelum melemparkan usulan tersebut, Fauzan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kemendagri yang selama ini aktif membantu pemda menangani persoalan sampah. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah penyediaan mesin-mesin pengelolaan sampah di sejumlah daerah. Ia berharap dukungan sarana dan prasarana tersebut terus dilanjutkan dan diperluas guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah.

Penanganan dari Hulu ke Hilir
Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa penanganan sampah tidak akan efektif jika hanya berfokus di tempat pemrosesan akhir (TPA) atau sektor hilir. Upaya penuntasan masalah ini harus dimulai dari hulu, yaitu lingkungan rumah tangga, melalui pembudayaan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Pencegahan di Hulu: Mendorong kesadaran rumah tangga dalam memilah sampah.

Dampak Positif: Mencegah penumpukan berlebih di TPA, memudahkan proses daur ulang (recycling), dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.

“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan Pemda agar secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga,” jelasnya.

Fauzan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat luas.*

Sumber: dpr.go.id