Perkuat Mitigasi Karhutla, Menteri LH Jumhur Hidayat Tinjau Tata Kelola Air Inklusif di Riau
PELALAWAN, ATKARBONIST — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui tata kelola air yang inklusif. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam menjaga hidrologi gambut nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung sistem berbagi air (water sharing) dan pemantauan emisi berbasis sains di area operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa kunci utama pencegahan karhutla jangka panjang adalah integrasi pengelolaan air yang adil. Pengelolaan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada area konsesi korporasi, melainkan harus menyentuh lahan milik masyarakat di sekitarnya.
“Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan, kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Dan hari ini kita melihat juga bagaimana yang pertama tadi, yaitu water sharing dengan masyarakat, supaya memastikan gambut-gambut atau lahan gambut ini terairi tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat. Itu yang terjadi,” ujar Menteri Jumhur.
Dalam peninjauan tersebut, sistem pengelolaan tata air gambut dilakukan melalui pembagian zona berdasarkan keseragaman elevasi lahan. Infrastruktur hidrologi seperti pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta pemantauan tinggi muka air terus disempurnakan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah, sehingga risiko karhutla dapat ditekan seminimal mungkin.
Sebagai otoritas penanggung jawab lingkungan, KLH/BPLH juga memberikan perhatian khusus pada aspek keterbukaan data ilmiah dalam mitigasi perubahan iklim. Di lokasi, Menteri Jumhur melihat langsung operasional menara pemantauan GRK yang berfungsi mendeteksi laju aliran karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). Data hidrologi dan emisi yang dikumpulkan secara waktu nyata (real-time) ini menjadi basis penting bagi KLH/BPLH dalam menyusun strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung agenda lingkungan nasional.
“RAPP berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung agenda lingkungan nasional, termasuk melalui pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan upaya pencegahan kebakaran. Kami juga mendukung upaya pengembangan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia di bidang pengelolaan lahan gambut tropis, termasuk pengukuran emisi, sebagai landasan bagi kebijakan dan praktik pengelolaan yang berbasis sains,” jelas Sihol.
Selain fokus pada hidrologi, kunjungan kerja KLH/BPLH ini juga menyoroti transisi energi bersih melalui peninjauan instalasi panel surya berkapasitas total 50 MW. Proyek energi terbarukan ini memanfaatkan area tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah ditutup, sebuah langkah optimalisasi lahan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui integrasi antara pengelolaan tata air, pemantauan emisi berbasis sains, dan transisi ke energi bersih, KLH/BPLH optimis Indonesia dapat terus menurunkan emisi karbon sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap karhutla.*
Sumber: Humas KLH