Wakil Ketua DPR Sebut Perdagangan Karbon Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Dukung Ekonomi Hijau

JAKARTA, ATKARBONIST – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan, bahwa perdagangan karbon (carbon trading) harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, serta mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/7/2026), Sari mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global karena didukung kekayaan sumber daya alam yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.

Menurutnya, hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, hingga ekosistem pesisir menjadi aset penting yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan nasional.

“Perdagangan karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional. Nilai ekonomi yang dihasilkan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan komunitas yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Sari.

Ia menilai perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan visi pembangunan berbasis ekonomi hijau. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung tata kelola yang akuntabel, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil.

Sari menambahkan, ekonomi hijau tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi karbon, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, menarik investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap proyek perdagangan karbon melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan tersebut, manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dinikmati oleh masyarakat yang selama ini berperan menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.

Selain mendorong pelibatan masyarakat, DPR RI juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perdagangan karbon. Pengawasan tersebut dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Sari menilai tata kelola yang kuat akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar karbon global sekaligus menarik investasi hijau tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan apabila didukung regulasi yang tepat serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Perdagangan karbon harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang,” tegasnya.*
Sumber: Parlementaria