JAKARTA, Atkarbonist.org – Pengembangan biosolusi berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Pemanfaatan teknologi berbasis makhluk hidup untuk menjawab persoalan lingkungan, pangan, dan energi diproyeksikan mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga USD 2,3 miliar pada 2035.

Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity to 2035 – Indonesia Edition yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Laporan yang disusun Amsterdam Data Collective (ADC) atas prakarsa Novonesis, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, menjadi kajian komprehensif pertama yang secara khusus mengukur potensi dan nilai ekonomi biosolusi di Indonesia.

Berdasarkan kajian tersebut, nilai ekonomi biosolusi nasional diperkirakan meningkat hampir tiga kali lipat, dari hampir USD 1 miliar saat ini menjadi USD 2,3 miliar pada 2035.

Potensi tersebut tidak hanya terlihat dari nilai ekonominya, tetapi juga dari kemampuan sektor ini menciptakan lapangan kerja. Setiap satu pekerjaan di industri biosolusi diperkirakan dapat mendorong penyerapan 3,8 pekerjaan tidak langsung di sektor lain. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 2,4 pekerjaan tidak langsung.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan biosolusi berpeluang memberikan dampak ekonomi lintas sektor, sekaligus memperkuat penerapan ekonomi berbasis sumber daya hayati atau bioekonomi.

Bappenas Siapkan Peta Jalan Bioekonomi

Peluncuran laporan ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Agenda tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan bioekonomi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mengatakan pengembangan bioekonomi Indonesia akan diarahkan pada sejumlah klaster strategis, meliputi pangan, energi, kesehatan, kosmetik, biomaterial, dan jasa lingkungan.

Menurut Teguh, kekayaan hayati Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk dan solusi bernilai tambah melalui inovasi serta pemanfaatan teknologi.

“Temuannya memberi kita bukti, arah, dan keyakinan bahwa kekayaan hayati Indonesia dapat menjadi mesin kuat bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Biosolusi bukan sektor yang berdiri sendiri. Biosolusi adalah pendorong lintas klaster yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah di seluruh bioekonomi,” ujar Teguh.

Dengan pendekatan tersebut, biosolusi diharapkan tidak hanya menghasilkan produk inovatif, tetapi juga mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional.

Indonesia-Denmark Buka Peluang Kerja Sama

Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN, Sten Frimodt Nielsen, menilai pengembangan biosolusi membuka peluang baru bagi kerja sama kedua negara.

Peluang tersebut dinilai semakin strategis setelah Indonesia dan Denmark memperingati 75 tahun hubungan diplomatik pada 2025.

Sten mengatakan, inovasi berbasis hayati dapat menjadi jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika kita diberi pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, kita sering merasa harus memilih salah satu. Tapi bagaimana jika inovasi dapat membantu kita mencapai keduanya. Di sinilah biosolusi dapat membuat perbedaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman Denmark menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan ekosistem pendukung agar dapat berkembang. Faktor tersebut mencakup regulasi yang jelas, investasi dalam riset dan pengembangan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi.

Sementara itu, Country Manager Novonesis Indonesia, Ang Yonny Setiady, optimistis Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara.

Menurutnya, kekayaan sumber daya hayati dan dukungan kebijakan yang tepat dapat mempercepat pengembangan biosolusi, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia memiliki modalitas dan ambisi yang kuat untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara. Melalui intervensi kebijakan yang tepat, biosolusi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Yonny.

Riset Lokal dan Kepastian Pasar Jadi Kunci

Dalam diskusi panel bertajuk Realizing the Value of Biosolutions: Advancing Indonesia’s Growth and Competitiveness, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, menekankan pentingnya membangun bioekonomi yang bertumpu pada kekuatan dan sumber daya domestik.

Menurut Dadang, pengembangan sektor ini perlu memanfaatkan mikroba indigenous atau mikroorganisme asli Indonesia, pengetahuan lokal, serta kemampuan riset nasional.

Selain penguatan riset, kepastian pasar juga diperlukan agar hasil inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai komersial.

Ia mencontohkan kebijakan mandatori B50 dan E20 sebagai instrumen strategis untuk mendukung kepastian pasar bagi pengembangan produk berbasis hayati.

“Pengembangan bioekonomi nasional harus bertumpu pada aset kita sendiri: mikroba indigenous, pengetahuan lokal, serta basis riset nasional yang ditopang kepastian pasar melalui kebijakan strategis seperti mandatori B50 dan E20,” tegas Dadang.

Ia berharap Peta Jalan Bioekonomi Indonesia dapat mendorong komersialisasi hasil riset, penyediaan fasilitas pilot plant, kepastian regulasi dan pembiayaan, serta pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat.

Seluruh temuan dalam laporan dan masukan dari diskusi panel akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Pengembangan biosolusi dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun industri berbasis kekayaan hayati nasional yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Laporan lengkap The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity to 2035 – Indonesia Edition dapat diakses melalui laman resmi www.thevalueofbiosolutions.com.

Sumber: Bappenas.go.id

JAKARTA, ATKARBONIST – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meminta Bali menjadi provinsi percontohan penurunan emisi karbon. Upaya tersebut diharapkan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui pemanfaatan energi bersih di sektor pariwisata dan ekonomi.

Permintaan itu disampaikan Rachmat saat menerima Gubernur Bali I Wayan Koster dalam pertemuan di Kementerian PPN/Bappenas. Keterangan tertulis mengenai pertemuan tersebut diterima di Jakarta, Selasa.

“Saya minta supaya Bali dijadikan provinsi percontohan penurunan emisi karbon,” ujar Rachmat.

Selain pengurangan emisi, pertemuan tersebut membahas penguatan konektivitas antarwilayah melalui integrasi infrastruktur transportasi, logistik, pariwisata, dan energi. Langkah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.

Konektivitas dan Pelabuhan Jadi Perhatian

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan perbaikan akses menuju sejumlah kawasan strategis serta pengembangan pelabuhan di Bali Utara dan Bali Timur.

Pelabuhan-pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya melayani kegiatan perikanan, tetapi juga mendukung mobilitas penumpang dan distribusi barang. Penambahan pilihan jalur transportasi diharapkan dapat mengurangi kepadatan angkutan pada lintasan Gilimanuk–Ketapang sekaligus membuka akses ekonomi dan pariwisata di wilayah lain.

Rachmat menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi kemacetan dan polusi.

“Kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi,” kata Kepala Bappenas tersebut.

Integrasi transportasi dan penggunaan energi bersih menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan.

Sampah dan Abrasi Pantai Turut Dibahas

Persoalan lingkungan yang dihadapi Bali juga menjadi bagian pembahasan, meliputi abrasi pantai, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air limbah.

Pertemuan tersebut turut menyoroti kelanjutan perlindungan kawasan pantai serta pengembangan sistem pengelolaan sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali.

Penguatan pengelolaan lingkungan dinilai penting seiring perkembangan sektor pariwisata yang meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bali diharapkan dapat mengembangkan pariwisata dan kegiatan ekonomi dengan menekan emisi karbon, mengurangi polusi, serta menjaga kualitas lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung.

JAKARTA, ATKARBONIST – Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Papua, Indonesia, telah melampaui 35 juta ton sepanjang 2026. Data yang dipaparkan NASA Earth Observatory pada 22 Oktober 2026 menempatkan emisi tahun ini sebagai yang tertinggi ketiga setelah 2015 dan 1997.

Kedua tahun tersebut juga ditandai kebakaran parah yang berkaitan dengan fenomena iklim El Niño. Lonjakan emisi pada 2026 kembali memperlihatkan besarnya dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kualitas udara di Pulau New Guinea.

NASA turut menampilkan citra satelit NOAA-20 yang merekam kepulan asap tebal dari bagian selatan Pulau New Guinea pada 11 Oktober 2026.

Data Global Fire Emissions Database (GFED) yang dikutip NASA menunjukkan tingginya emisi karbon dari kebakaran di bagian barat pulau tersebut, termasuk wilayah Papua Indonesia.

Sementara itu, emisi karbon akibat kebakaran di Papua Nugini, yang berada di bagian timur Pulau New Guinea, mendekati 32 juta ton hingga 19 Oktober 2026.

Asap Ganggu Aktivitas Warga

NASA melaporkan asap kebakaran telah menyelimuti sebagian kawasan New Guinea selama berminggu-minggu dan memperburuk kualitas udara.

Dampaknya turut dirasakan masyarakat. Sejumlah laporan menyebut penerbangan mengalami penundaan atau pembatalan, kegiatan sekolah dihentikan, serta muncul imbauan penggunaan masker bagi anak-anak dan lansia di sejumlah wilayah terdampak.

Robert Field, peneliti NASA Goddard Institute for Space Studies sekaligus Columbia University, menjelaskan bahwa sebagian asap dapat terangkat ke atmosfer akibat aktivitas badai. Namun, banyak asap lainnya tetap berada dekat permukaan sehingga mengganggu kualitas udara yang dihirup masyarakat.

“It’s a horrible situation,” kata Field, menggambarkan kondisi tersebut. Pernyataan itu berarti, “Ini situasi yang mengerikan.”

Emisi Kebakaran Jadi Perhatian

Besarnya emisi karbon di Papua dan Papua Nugini menunjukkan bahwa kebakaran di Pulau New Guinea berdampak lintas wilayah. Selain menghasilkan emisi, asap yang bertahan di dekat permukaan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko paparan polusi udara.

Meski data NASA menempatkan emisi 2026 pada posisi tertinggi ketiga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut tidak berarti kebakaran tahun ini melampaui tingkat keparahan pada 2015 atau 1997.

Pemantauan lanjutan diperlukan untuk mengetahui perkembangan kebakaran, emisi karbon, dan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat serta aktivitas transportasi di kawasan tersebut.

JAKARTA, ATKARBONIST – Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 termasuk yang tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) menunjukkan emisi meningkat tajam sejak Agustus, seiring meluasnya kebakaran hutan, lahan pertanian, dan gambut.

Dalam laporan yang disampaikan melalui akun Instagram pada 20 Oktober 2026, Copernicus menyebut kebakaran di Indonesia telah menghasilkan asap dalam jumlah besar sejak akhir Juli. Dampaknya turut menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Data CAMS Global Fire Assimilation System yang ditampilkan melalui aplikasi Fire Emissions Watch memperlihatkan peningkatan emisi karbon dari kebakaran di Indonesia sejak Agustus.

Berdasarkan grafik kumulatif tahunan, emisi karbon pada 2026 hingga Oktober berada di kisaran 180 juta ton karbon. Angka tersebut jauh di atas rata-rata historis tahunan yang berkisar 75 juta hingga 80 juta ton karbon.

Meski demikian, emisi tahun ini masih di bawah tingkat kebakaran besar pada 2015, ketika emisi kumulatif mencapai sekitar 380 juta ton karbon.

Analisis mingguan CAMS untuk periode 13–19 Oktober 2026 juga menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di antara sumber emisi kebakaran yang dipantau secara global.

Dari total emisi global sebesar 35,9 juta ton karbon pada periode tersebut, Indonesia menyumbang 19,6 juta ton karbon. Angka itu tercatat meningkat 245 persen dibandingkan rata-rata historisnya.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan emisi karbon harian tertinggi, mencapai 1,32 juta ton. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Selatan dengan 589 ribu ton dan Kalimantan Barat sebesar 513 ribu ton karbon.

BNPB: 570 Hektare Lahan Masih Terbakar

Di tengah tingginya emisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ratusan hektare lahan masih dalam proses pemadaman dan pendinginan di enam provinsi prioritas penanganan karhutla.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 19 Oktober 2026, target penanganan karhutla di enam provinsi mencapai 1.024,33 hektare.

Dari total tersebut, tim gabungan telah memadamkan 454,25 hektare. Sementara itu, 570,08 hektare lainnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan.

“Berdasarkan data BNPB per 19 Oktober 2026, total target penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas mencakup area seluas 1.024,33 hektar (ha),” kata Berton dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (21/10/2026).

Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang belum padam paling besar, yakni 389,39 hektare dari target penanganan 452,49 hektare.

Di Sumatera Selatan, lahan yang masih ditangani mencapai 108,50 hektare dari total 401,67 hektare. Sementara di Jambi, sebanyak 64,50 hektare masih dalam proses pemadaman dan pendinginan dari target 96,50 hektare.

Kalimantan Selatan masih memiliki 7,50 hektare lahan yang belum padam dari target 58,45 hektare. Di Kalimantan Barat, tersisa 0,19 hektare dari total 11,92 hektare.

Adapun karhutla seluas 3,30 hektare di Riau dilaporkan telah berhasil dipadamkan seluruhnya.

Karhutla di Wilayah Lain Masih Ditangani

Di luar enam provinsi prioritas, BNPB mencatat luas lahan terdampak karhutla diperkirakan mencapai 572,90 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 107,77 hektare telah dipadamkan, sedangkan 465,13 hektare lainnya masih dalam penanganan intensif.

Data CAMS dan BNPB menunjukkan bahwa emisi kebakaran meningkat ketika upaya pemadaman di sejumlah wilayah masih berlangsung. Namun, angka emisi dan luas lahan terbakar merupakan indikator berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Pemantauan lanjutan diperlukan untuk mengetahui perkembangan emisi, luas kebakaran, dan kondisi kualitas udara di wilayah terdampak.*

Sumber: CAMS

JAKARTA, ATKARBONIST – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan pentingnya mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung atau Floating Solar Photovoltaic (FPV). Langkah ini diperlukan untuk menjaga fungsi utama badan air sekaligus memastikan transisi energi berjalan secara berkeadilan.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Togu Pardede, mengatakan setiap potensi dampak dari pengembangan PLTS terapung harus diidentifikasi dan dikelola melalui langkah mitigasi yang jelas.

Menurut Togu, PLTS terapung memiliki potensi pengembangan lebih besar dibandingkan PLTS yang dibangun di darat atau on farm, terutama karena tidak terlalu terkendala keterbatasan lahan. Meski menawarkan solusi inovatif untuk pemanfaatan energi surya, teknologi tersebut tetap memiliki risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan percepatan transisi energi tidak cukup diukur dari penambahan kapasitas pembangkit atau penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Prosesnya juga harus menjamin keadilan serta memperhatikan perlindungan lingkungan dan sosial melalui penerapan environmental and social safeguards.

“Kita membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna. Hasil diskusi ini diharapkan tidak hanya menjadi kajian akademis saja, tetapi bisa menjadi satu rekomendasi dan kebijakan berbasis bukti yang tentunya dapat diterapkan dalam pembangunan transisi energi di Indonesia,” ujar Togu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) sendiri menjadi salah satu agenda strategis dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan penyediaan energi berkelanjutan.

Togu menambahkan, transisi energi yang berkeadilan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Lima aspek perlindungan lingkungan PLTS terapung

Direktur Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tony Susandy, yang diwakili Elis Heviati, memaparkan lima aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan perlindungan lingkungan atau environmental safeguards pada proyek PLTS terapung.

Pertama, kualitas air, untuk memastikan pengembangan dan operasional pembangkit tidak mengganggu kondisi badan air. Kedua, fungsi dan operasi waduk, agar pemanfaatan waduk untuk pembangkit listrik tidak menghambat fungsi utamanya.

Ketiga, kegiatan konstruksi dan operasi, termasuk dampak yang muncul selama pembangunan hingga pembangkit beroperasi. Keempat, keselamatan dan pengelolaan limbah, termasuk penanganan limbah ketika fasilitas mencapai akhir masa pakai.

Kelima, ekosistem akuatik, yang mencakup potensi dampak terhadap habitat biota air, plankton, ikan, keanekaragaman hayati, serta perubahan penetrasi cahaya matahari ke dalam air.

Elis menekankan bahwa identifikasi risiko harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi. Dengan demikian, pendekatan perlindungan lingkungan tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh badan air maupun lahan.

“Kami juga meyakini bahwa dari sisi pengembangan energi, hal tersebut harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Kami berharap FGD (focus group discussion) ini dapat merumuskan pembagian peran dan koordinasi yang jelas, serta melakukan pemetaan policy gap analysis. Jadi, kita dapat mengidentifikasi regulasi yang belum ada dan perlu disusun, regulasi yang perlu diperbaiki, kesenjangan informasi, serta bagaimana koordinasi antarpihak dapat diperkuat,” tutur Elis.

Riset PLTS Cirata dan Singkarak menjadi bahan kajian

Untuk memahami potensi risiko lingkungan dan sosial beserta mekanisme perlindungan yang dibutuhkan, para pemangku kepentingan dapat merujuk pada riset bertajuk Developing Environmental and Social Safeguards for Equitable Energy Transition in Indonesia di PLTS Cirata dan Singkarak.

Penelitian tersebut diinisiasi oleh tim peneliti Universitas Andalas dan The University of Melbourne, Australia, sejak Desember 2025. Pelaksanaannya melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Persada Indonesia YAI (UPI YAI), serta Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas melalui pendanaan program KONEKSI.

Hasil penelitian di PLTS Cirata dan Singkarak menunjukkan bahwa kualitas air mendukung pengembangan PLTS terapung berskala besar. Meski demikian, pengembangan proyek serupa di lokasi lain tetap memerlukan identifikasi risiko lingkungan dan sosial secara spesifik.

Perwakilan tim peneliti Universitas Andalas, Akhmad Suraji, mengatakan timnya akan menyusun konsep kebijakan beserta rekomendasi implementasi environmental and social safeguards untuk disampaikan kepada pemerintah.

Tim peneliti juga akan melanjutkan rangkaian diskusi kelompok terarah melalui metode Delphi Round bersama pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang menjadi wilayah penelitian.

Identifikasi risiko sejak tahap awal dinilai penting untuk memastikan langkah perlindungan dapat dirancang sesuai kondisi setiap lokasi. Upaya tersebut diharapkan mendukung pengembangan energi surya yang lebih ramah lingkungan, adil, dan inklusif, tanpa mengabaikan fungsi utama badan air.*

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, ATKARBONIST – Indonesia akan membawa dokumen Jakarta Vision on Creative Economy ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diusulkan menjadi resolusi dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Desember 2026 di New York, Amerika Serikat. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat peran ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan berkelanjutan global.

Dokumen tersebut disepakati dalam pertemuan tingkat menteri pada rangkaian World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 21–23 Oktober 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengajukannya ke PBB.

“Ini adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di tingkat global,” kata Riefky dalam keterangan yang dikutip Sabtu (24/10/2026).

Upaya tersebut melanjutkan diplomasi Indonesia dalam mendorong ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pada 22 November 2023, Indonesia turut memperkenalkan rancangan resolusi PBB bertajuk Promoting Creative Economy for Sustainable Development dengan nomor dokumen A/C.2/78/L.4/Rev.1.

Rancangan resolusi tersebut disponsori oleh 60 negara, termasuk Indonesia. Sebanyak 23 negara menjadi sponsor awal, kemudian dukungan bertambah dengan bergabungnya 37 negara lainnya.

Empat Fokus Jakarta Vision on Creative Economy

Dalam WCCE 2026, Jakarta Vision on Creative Economy memuat empat fokus utama untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif global.

Keempat fokus tersebut meliputi teknologi, kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital; pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual, hak kreatif, dan ekonomi berkeadilan; serta inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekosistem kreatif.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan, dokumen tersebut juga menekankan pentingnya akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Ali, pembahasan dokumen telah berlangsung sejak April 2026 dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai negara melalui pendekatan hexahelix, yang mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Dokumen itu diharapkan memperkuat posisi ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global setelah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berakhir pada 2030.

WCCE 2026 Hasilkan Tiga Inisiatif Ekonomi Kreatif

Selain menghasilkan dokumen strategis untuk diplomasi internasional, WCCE 2026 melahirkan tiga inisiatif yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Ketiga inisiatif tersebut adalah Creative Economy Data Model (CEDM) yang dikembangkan bersama Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 bersama Katadata, serta Ekraf Academy untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia kreatif.

CEDM dirancang sebagai model untuk memetakan kondisi ekosistem ekonomi kreatif melalui tiga dimensi, yakni lingkungan bagi kreativitas, sumber daya pendukung kreativitas, dan nilai kreatif.

Pemetaan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola kekayaan intelektual, kondisi sosial budaya, talenta, infrastruktur, dan pembiayaan hingga pasar serta kontribusi sosial ekonomi.

Sementara itu, Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 disiapkan sebagai referensi data dan arah strategis pengembangan industri kreatif nasional. Dokumen tersebut mencakup isu transformasi digital, pemanfaatan AI, dan pengembangan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Adapun Ekraf Academy dikembangkan bersama Indonesia Creative Cities Network (ICCN), asosiasi, dan lembaga sertifikasi profesi. Program ini didukung kerja sama dengan 30 perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif.

Diikuti Perwakilan Lebih dari 82 Negara

WCCE 2026 yang resmi ditutup pada Jumat (23/10/2026) melibatkan perwakilan dari lebih dari 82 negara dan tujuh organisasi internasional. Forum tersebut dihadiri 38 kepala delegasi serta 183 pembicara dan moderator.

Jumlah peserta konferensi tercatat mencapai 7.639 orang. Sementara itu, Creative Village di kawasan SCBD, Jakarta, dikunjungi lebih dari 20.000 orang.

Penyelenggaraan konferensi tersebut menjadi wadah bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi ekonomi kreatif lintas negara.

Melalui pengajuan Jakarta Vision on Creative Economy ke PBB dan peluncuran berbagai inisiatif nasional, pemerintah Indonesia berupaya memperluas pengakuan terhadap ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri kreatif dalam negeri, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan nilai ekonomi dari kreativitas serta kekayaan intelektual.*

Sumber: Topbusiness.id

JAKARTA, ATKARBONIST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp167 triliun hingga pertengahan Oktober. Sektor pertanian diprediksi menanggung dampak terbesar dengan estimasi kerugian mencapai Rp50 triliun, berdasarkan kajian yang mengacu pada studi Bank Dunia.

Pakar ekonomi makro sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, menjelaskan bahwa estimasi tersebut mencakup dampak kebakaran terhadap sejumlah sektor, termasuk pertanian, kehutanan, dan emisi karbon.

Kerugian sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp41 triliun. Sementara itu, nilai kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga ditaksir sebesar Rp41 triliun.

Teguh menegaskan, angka tersebut merupakan hasil estimasi menggunakan pendekatan ekonomi, bukan perhitungan resmi terbaru pemerintah. Nilainya setara dengan sekitar 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026.

“Jika pola kebakaran pada sisa musim ini menyerupai kondisi 2015 dan 2019, kerugian sepanjang musim berpotensi mencapai Rp204 triliun atau sekitar 0,79 persen PDB,” kata Teguh dikutip Kompas.com, Jumat (16/10/2026).

Menurut Teguh, perkiraan kerugian hingga pertengahan Oktober berada dalam rentang Rp136 triliun hingga Rp234 triliun. Rentang tersebut mencerminkan ketidakpastian yang masih terdapat dalam perhitungan, terutama karena musim kebakaran belum berakhir dan luas lahan yang terbakar masih dapat berubah.

Perhitungan Mengacu pada Studi Bank Dunia

Teguh menjelaskan, estimasi kerugian karhutla 2026 dihitung menggunakan metode benefit transfer, yakni pendekatan yang memperkirakan nilai kerugian berdasarkan hasil kajian sebelumnya yang relevan.

Dalam perhitungan tersebut, kajian Bank Dunia mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menjadi acuan. Saat itu, kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp221,4 triliun, dengan luas lahan terbakar resmi sekitar 2,61 juta hektare.

Nilai kerugian tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan tingkat harga hingga 2026. Hasilnya, estimasi kerugian mencapai sekitar Rp119,7 juta per hektare.

Nilai itu selanjutnya dikalikan dengan perkiraan luas kebakaran pada 2026 yang mencapai sekitar 1,39 juta hektare. Estimasi luas tersebut disusun berdasarkan data satelit emisi karbon dan luas area terbakar dengan membandingkan pola musim kebakaran pada 2026 dengan kondisi 2015 dan 2019.

Sementara itu, data resmi luas lahan terbakar yang tersedia dalam bahan kajian baru mencapai 202.011 hektare hingga Juli 2026. Perbedaan antara data resmi dan estimasi luas kebakaran tersebut menunjukkan adanya keterbatasan data dalam memperkirakan total kerugian ekonomi.

Pertanian dan Kehutanan Menanggung Kerugian Besar

Sektor pertanian diperkirakan menjadi yang paling terdampak karena kebakaran berpotensi merusak lahan produktif dan mengganggu kegiatan produksi. Total kerugian sektor ini ditaksir mencapai Rp50 triliun.

Di sektor kehutanan, kerugian diperkirakan mencapai Rp41 triliun akibat kerusakan kawasan hutan dan hilangnya nilai ekonomi sumber daya alam.

Adapun dampak emisi karbon dihitung menggunakan asumsi harga karbon sebesar 5 dollar AS per ton. Dengan pendekatan tersebut, nilai kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon diperkirakan mencapai Rp41 triliun.

Teguh mengingatkan bahwa nilai tersebut tidak mencerminkan keseluruhan dampak emisi karbon yang ditimbulkan karhutla.

“Nilai ini merupakan pendekatan ekonomi dalam kajian, bukan berarti seluruh dampak emisi karbon telah terhitung secara menyeluruh,” ujarnya.

Selain tiga komponen utama tersebut, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menimbulkan kerugian pada sektor lain. Kabut asap dapat menghambat perjalanan, menekan aktivitas pariwisata dan usaha, serta merusak keanekaragaman hayati.

Dampak kesehatan jangka panjang dan kerugian yang dialami negara-negara tetangga juga belum dimasukkan ke dalam estimasi tersebut.

Karhutla Ganggu Pendidikan dan Kesehatan

Dampak karhutla tidak hanya tercermin dalam nilai kerugian ekonomi, tetapi juga terlihat pada aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Berdasarkan bahan kajian, sekitar 1,43 juta murid tercatat menjalani pembelajaran dari rumah per 1 September 2026. Selain itu, sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di daerah terdampak hingga 13 Oktober 2026.

Model Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) juga memperkirakan sekitar 1.700 kematian akibat paparan asap pada Agustus 2026.

Angka-angka tersebut berasal dari sumber dan periode pengamatan yang berbeda sehingga perlu dipahami sesuai cakupan masing-masing. Meski demikian, data tersebut menggambarkan luasnya dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, di luar kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi langsung.

Gangguan kesehatan akibat asap dapat meningkatkan beban masyarakat dan layanan kesehatan. Sementara itu, penutupan sekolah atau peralihan pembelajaran ke rumah berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Risiko Kerugian Masih Bergantung pada Kondisi Musim

Teguh mengingatkan bahwa besarnya kerugian akhir karhutla 2026 masih bergantung pada perkembangan kebakaran dalam sisa musim ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan mulai tiba pada November hingga Desember 2026. Perubahan kondisi cuaca tersebut dapat memengaruhi perkembangan kebakaran, meskipun dampak akhirnya tetap bergantung pada kondisi di masing-masing wilayah.

Selain itu, proporsi lahan gambut yang terbakar belum diketahui secara pasti. Padahal, karakteristik lahan yang terbakar menjadi salah satu faktor penting dalam menilai besarnya dampak lingkungan dan ekonomi.

Ketidakpastian data luas kebakaran, tingkat kerusakan, serta dampak lintas sektor membuat estimasi kerugian masih berpotensi berubah seiring tersedianya informasi terbaru.

“Dengan demikian, estimasi Rp 167 triliun menggambarkan potensi beban ekonomi karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan, tetapi juga produksi pertanian, kegiatan usaha, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat,” tegas Teguh.*

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, ATKARBONIST – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil menyelesaikan Survei Seismik 3D Offshore Kandawulo di Selat Makassar pada Juli 2026, dalam waktu 43 hari atau 42 hari lebih cepat dari target 85 hari. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya PHE memperluas eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Survei yang mencakup area seluas 2.500 kilometer persegi itu diselesaikan tanpa kecelakaan kerja atau zero accident. Pelaksanaan proyek juga memenuhi prinsip OTOBOSOR, yakni on time, on budget, on schedule, dan on return, dengan tetap memperhatikan keselamatan operasional dan kualitas data hasil survei.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Komitmen Kerja Pasti PHE Jambi Merang (KKPJM) di wilayah terbuka. Pelaksanaannya melibatkan PT Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan PHE yang bekerja sama dengan perusahaan jasa ladang minyak asal China, China Oilfield Services Limited (COSL).

VP Exploration Technical Excellence & Coordination PHE sekaligus Kepala Teknik Proyek Survei Seismik 3D Kandawulo, Ahmad Najihal Amal, mengatakan keberhasilan proyek didukung perencanaan yang matang, koordinasi efektif, dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

“Proyek Survei Seismik 3D Offshore Kandawulo berhasil dilaksanakan dengan Zero Accident dan secara OTOBOSOR (on time, on budget, on schedule, dan on return). Survei seluas 2.500 kilometer persegi dapat diselesaikan dalam waktu 43 hari dari target 85 hari, atau lebih cepat 42 hari berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh fungsi yang terlibat,” ujar Najihal.

Ia menjelaskan, dukungan pemangku kepentingan turut berperan dalam kelancaran kegiatan operasional. Pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, serta aparat keamanan Kodaeral VI Makassar dan Lanal Mamuju.

“Sinergi yang baik tersebut memungkinkan kegiatan operasional berjalan dengan aman dan lancar,” jelasnya.

Teknologi Seismik untuk Petakan Potensi Migas

Survei Seismik 3D Offshore Kandawulo menggunakan kapal seismik milik COSL dengan teknologi akuisisi 3D Marine Streamer Broadband. Teknologi ini digunakan untuk memetakan struktur geologi bawah permukaan secara tiga dimensi guna membantu mengidentifikasi prospek migas, termasuk pada target eksplorasi di kedalaman yang lebih besar.

Data hasil survei diharapkan dapat menjadi dasar bagi PHE dalam mengevaluasi potensi sumber daya migas di Selat Makassar. Informasi tersebut juga berperan dalam meningkatkan ketepatan penentuan prospek serta mengurangi ketidakpastian sebelum pengeboran eksplorasi dilakukan.

Kawasan Selat Makassar menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan eksplorasi lanjutan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya migas secara lebih mendalam. Karena itu, ketersediaan data seismik berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan langkah eksplorasi berikutnya.

Keberhasilan penyelesaian survei tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Divisi Prospektivitas dan Manajemen Data SKK Migas, Aldy Amir. Ia mengapresiasi kolaborasi Elnusa dan COSL yang mampu menuntaskan pekerjaan lebih cepat dari jadwal tanpa mengesampingkan kualitas data akuisisi seismik.

Capaian ini dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam program New Venture PHE di kawasan Indonesia Timur, terutama untuk membuka peluang penemuan dan pengembangan wilayah kerja migas baru.

Perkuat Eksplorasi Migas Indonesia Timur

Penyelesaian survei lebih cepat dari target menunjukkan bahwa percepatan kegiatan eksplorasi dapat dilakukan dengan tetap menjaga keselamatan kerja dan efektivitas operasional. Hasil akuisisi seismik selanjutnya diharapkan membantu PHE menyusun evaluasi prospek dan menentukan prioritas kegiatan eksplorasi.

PHE menegaskan komitmennya untuk melanjutkan eksplorasi migas secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ke depan, hasil Survei Seismik 3D Offshore Kandawulo diharapkan membuka peluang pengembangan wilayah kerja migas baru, khususnya di Indonesia Timur. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pencarian sumber daya energi domestik untuk mendukung peningkatan produksi migas dan memperkuat ketahanan energi nasional.*

Sumber: Topbusiness.id

JAKARTA, ATKARBONIST – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendorong Indonesia menjadi pusat penyimpanan karbon atau carbon storage hub regional di Asia. Namun, realisasi ambisi tersebut membutuhkan kepastian pasokan karbon dioksida (CO₂), kesiapan fasilitas penangkapan emisi, serta kontrak komersial jangka panjang dengan industri penghasil emisi.

Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Japan CCUS Summit 2026 bertajuk “From Partnerships to Projects: Delivering Cross-Border CCS between Japan and Asia” di Tokyo, Jepang, pada 19 Oktober 2026.

Menurut Dannif, besarnya kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia belum cukup untuk menjamin keberhasilan proyek carbon capture and storage (CCS). Investor juga membutuhkan kepastian regulasi, kejelasan kelembagaan, serta model bisnis yang layak secara finansial untuk jangka panjang.

“Bagi investor dan industri penghasil emisi di Jepang, kepercayaan dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kepastian regulasi untuk mengelola risiko jangka panjang, kejelasan kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan dalam pengelolaan perizinan hingga pengawasan lintas batas, serta kelayakan finansial jangka panjang (bankability),” ujar Dannif.

Kepastian Pasokan Jadi Kunci Investasi CCS

PHE memandang pengembangan CCS lintas negara sebagai kemitraan strategis antara negara penghasil emisi dan negara yang menyediakan fasilitas penyimpanan karbon. Dalam skema ini, Indonesia berpeluang menjadi lokasi penyimpanan, sedangkan Jepang dan negara industri lainnya membutuhkan solusi pengelolaan emisi untuk jangka panjang.

Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, PHE membutuhkan kepastian volume CO₂ yang akan dikirim, kesiapan fasilitas penangkapan karbon di negara asal, serta komitmen kontrak komersial dalam jangka panjang.

Kepastian itu diperlukan karena pembangunan fasilitas penyimpanan karbon membutuhkan investasi awal yang besar. Biayanya mencakup studi karakterisasi geologi, pengeboran sumur injeksi, pembangunan fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur transportasi CO₂.

“Proyek CCS lintas batas bukan sekadar transaksi komersial penyimpanan karbon, melainkan sebuah kemitraan strategis jangka panjang. Bagi perusahaan seperti Pertamina, pembangunan hub CCS memerlukan investasi awal yang sangat besar. Oleh karena itu, kami membutuhkan kepastian volume emisi, kesiapan fasilitas penangkapan di pihak industri, dan kontrak kerja sama jangka panjang,” tegasnya.

Karena itu, pengembangan proyek tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi. Koordinasi antarpemerintah, transparansi perizinan, kepastian pembagian tanggung jawab, dan kelayakan ekonomi juga menjadi faktor penting untuk menarik investasi.

PHE Targetkan Keputusan Investasi dalam Tiga Tahun

Untuk mempercepat pengembangan CCS lintas negara, PHE mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah, pembangunan infrastruktur penyimpanan berskala hub, transparansi kepada investor, serta penghimpunan mitra industri yang memiliki komitmen jangka panjang.

PHE menargetkan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk proyek CCS lintas negara komersial pertama di kawasan Asia-Pasifik dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Proyek tersebut diharapkan dapat berlanjut menuju tahap injeksi karbon.

Dannif menilai keberhasilan proyek perintis akan menjadi acuan bagi pengembangan proyek serupa di kawasan Asia. Proyek tersebut diharapkan membuktikan bahwa CO₂ dapat ditangkap di satu negara, diangkut secara aman melintasi perbatasan, kemudian disimpan secara permanen dalam formasi geologi yang sesuai dengan dukungan regulasi yang andal.

“Jika proyek pertama ini berhasil membuktikan bahwa CO₂ dapat ditangkap di satu negara, diangkut secara aman melintasi batas negara, dan disimpan secara permanen di bawah kerangka regulasi yang andal, maka pasar akan bergerak cepat dari tahap diskusi menuju replikasi,” papar Dannif.

Menurutnya, keberhasilan proyek pertama juga dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap kerangka regulasi, model bisnis, solusi teknis, dan struktur kemitraan CCS lintas negara.

Peluang Industri Rendah Karbon Indonesia

Pengembangan CCS lintas negara sejalan dengan visi Asia Zero Emission Community (AZEC), yang mendorong kolaborasi negara-negara Asia dalam upaya menekan emisi.

Melalui kerja sama tersebut, Jepang berpeluang memperoleh solusi penyimpanan emisi jangka panjang. Sementara itu, Indonesia berpotensi mengembangkan industri baru bernilai tambah yang mencakup jasa teknik, transportasi karbon, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan fasilitas penyimpanan bawah permukaan.

Meski demikian, peluang tersebut bergantung pada kesiapan proyek, kelayakan ekonomi, keselamatan operasional, kepastian regulasi, dan kejelasan tanggung jawab penyimpanan karbon dalam jangka panjang.

“Bersama pemerintah, kami berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai hub CCS regional yang andal dan terpercaya untuk mendukung perjalanan dekarbonisasi di Asia,” ujar Dannif.

PHE menyatakan akan terus mengembangkan bisnis hulu minyak dan gas bumi yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), memperkuat kepatuhan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan potensi penyimpanan karbon menjadi proyek komersial yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan investor serta industri penghasil emisi di kawasan Asia.*

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, ATKARBONIST – Pemerintah mendorong pengelolaan lingkungan hidup menjadi peluang ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemulihan ekosistem seperti mangrove dan pemanfaatan gas metana dari sampah berpotensi membuka sumber pendapatan baru sekaligus menekan emisi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimtek Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Selasa (13 Oktober 2026). Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah dari Sumatera dan Jawa.

Jumhur menegaskan, pengelolaan lingkungan kini perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar kegiatan yang membutuhkan anggaran.

“Dahulu, perusakan lingkungan dianggap sebagai hal biasa. Namun, ketika peradaban menyadari ancaman krisis iklim global, dunia bersepakat menerapkan prinsip pencemar membayar (polluter pays). Pemerintah menegaskan bahwa babak baru ekonomi hijau Indonesia harus dipastikan tidak hanya menguntungkan pengembang, melainkan membawa dampak langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat tapak,” tegas Jumhur.

Prinsip polluter pays menempatkan tanggung jawab atas dampak pencemaran pada pihak yang menimbulkannya. Dalam konteks ekonomi karbon, mekanisme ini turut mendorong upaya pengurangan emisi dan membuka peluang pembiayaan bagi kegiatan pemulihan lingkungan.

Mangrove Berpotensi Hasilkan Nilai Ekonomi Karbon

Salah satu peluang yang disoroti pemerintah adalah pemulihan ekosistem melalui penanaman mangrove. Selain menjaga kawasan pesisir, mangrove berperan menyerap dan menyimpan karbon sehingga dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Jumhur memaparkan ilustrasi investasi pengelolaan mangrove sekitar Rp400 juta per hektare, termasuk penyediaan bibit dan pemeliharaan tenaga kerja selama tiga hingga empat tahun.

Dalam paparannya, satu hektare mangrove disebut mampu menyerap hingga 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Dengan asumsi harga kredit karbon sebesar USD 50–60 per ton, nilai bruto kredit karbon dari volume tersebut secara matematis dapat mencapai USD 150.000–180.000.

“Ini adalah kegiatan ekonomi riil yang tidak hanya memulihkan fungsi ekologis bumi, tetapi juga memberikan nilai tambah finansial yang signifikan bagi daerah,” tutur Jumhur.

Meski demikian, angka tersebut merupakan ilustrasi potensi berdasarkan asumsi penyerapan karbon dan harga kredit karbon, bukan jaminan pendapatan bersih. Nilai yang dapat direalisasikan bergantung pada pengukuran dan verifikasi penyerapan karbon, kelayakan proyek, biaya operasional, serta ketentuan perdagangan karbon yang berlaku.

Pengelolaan Sampah Jadi Peluang Ekonomi Daerah

Selain sektor kehutanan dan pesisir, KLH/BPLH mendorong pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi rendah karbon.

Pemerintah menargetkan penghapusan metode penumpukan sampah terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) secara total pada akhir 2027. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa didorong bersinergi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) serta pelaku usaha lokal.

Salah satu peluang yang dikembangkan adalah pemanfaatan gas metana dari sampah. Gas ini memiliki potensi pemanasan global yang tinggi sehingga penangkapan dan pemanfaatannya dapat membantu mengurangi emisi.

Dengan teknologi yang sesuai, gas metana dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, termasuk untuk menghasilkan bahan bakar pengganti LPG atau Compressed Natural Gas (CNG), bergantung pada karakteristik teknologi dan proses pengolahan yang digunakan.

Proyek mitigasi tersebut juga berpotensi menghasilkan kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan mekanisme perdagangan yang berlaku.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga membuka peluang kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Pasar Karbon Harus Berintegritas dan Berkeadilan

Pemerintah menekankan bahwa pengembangan ekonomi karbon harus berjalan secara transparan dan adil. Melalui pendekatan High Integrity Carbon Market atau pasar karbon berintegritas tinggi, pembagian manfaat ekonomi (benefit sharing) kepada masyarakat lokal menjadi salah satu indikator penting.

Dengan skema tersebut, masyarakat di sekitar lokasi proyek diharapkan tidak sekadar menjadi pihak yang terdampak kegiatan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari pemulihan lingkungan serta perdagangan karbon.

Besarnya manfaat yang diterima masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kredibilitas proyek karbon Indonesia di pasar internasional. Karena itu, tata kelola yang akuntabel diperlukan agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pengembang atau pemilik proyek.

Untuk mendukung transparansi, KLH/BPLH tengah menyiapkan panduan praktis berupa Buku Pintar Perdagangan Karbon serta mengoptimalkan Sistem Registrasi Nasional melalui Unit Karbon (SRUK).

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon dan memastikan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah mendorong agar pemulihan lingkungan berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Pemulihan mangrove, pemanfaatan gas metana dari sampah, dan pengembangan pasar karbon menjadi sejumlah peluang yang dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan integritas penghitungan emisi serta pembagian manfaat kepada masyarakat.*

Sumber: Humas KLH