ATKARBONIST – Setelah sempat mengalami hambatan akibat penumpukan sampah pascaLebaran Idul Fitri 2026, ritme pengelolaan sampah di Jakarta kini mulai berubah.

Pengangkutan yang sebelumnya tersendat kini diatur ulang agar aliran sampah kembali lebih teratur.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menerapkan pola baru dengan membagi pengangkutan sampah menjadi tiga shift setiap harinya.

Mengatur Ritme

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk melancarkan alur pengiriman sekaligus mengurangi antrean kendaraan menuju TPST Bantargebang.

“Saat ini, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga shift setiap hari agar alur pengiriman lebih lancar dan antrean kendaraan dapat diminimalkan,” ujar Asep, Kamis (2/4/2026) dikutip Kompas.com.

Ia menegaskan tidak ada pembatasan kuota pengiriman sampah. DLH hanya mengatur ritme kerja armada agar aliran truk lebih merata sepanjang hari. Dengan skema ini, waktu tunggu truk ditargetkan tidak lebih dari tiga jam.

“Kami ingin memastikan para sopir bekerja dalam kondisi aman dan teratur, sekaligus menjaga kelancaran operasional pengangkutan sampah,” tambahnya.

Mengakui Masalah

Asep mengakui penumpukan sampah di sejumlah titik terjadi akibat lonjakan volume pascaLebaran serta gangguan operasional di Bantargebang karena longsor.

“Pascalebaran dan adanya kejadian longsor di TPST Bantargebang beberapa waktu lalu, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di dalam kota. Kami tidak menutup-nutupi kondisi ini dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Sejumlah lokasi yang sebelumnya dipenuhi sampah kini mulai dibersihkan. TPS Kali Anyar sudah kosong, sementara TPS Rawadas yang sempat menjadi lokasi pembuangan liar telah ditutup permanen.

Pembersihan di TPS Kencana masih berlangsung. Pada Selasa (31/3/2026), pemulihan berjalan meski belum sepenuhnya selesai.

Di Pasar Induk Kramat Jati, tumpukan sampah masih tampak menjulang setinggi sekitar enam meter dengan volume mencapai 6.970 ton.

“Belum keliatan banget pengurangannya,” kata petugas pengangkut sampah, Sugiat (55).

Bau menyengat masih terasa, jalanan becek, dan alat berat yang bekerja belum mampu mengurai seluruh timbunan dengan cepat.

Sementara itu, di Kalianyar, Tambora, sampah sudah diangkut dan jalan kembali terbuka, namun warga belum sepenuhnya lega.

“Iya, itu memang warga yang pasang karena kemarin protes sampah itu lama sekali diangkutnya dan jelas mengganggu warga,” kata Ketua RT 12, Toyib.

Spanduk penolakan masih terpasang. Masalah mendasar belum terselesaikan, terutama ketiadaan tempat penampungan sementara (TPS) yang layak.

“Ini udah terjadi sejak tahun 2016, dan belum ada solusi,” ujar Toyib.

Krisis sampah pascaLebaran ini sekali lagi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Jakarta masih sangat bergantung pada TPST Bantargebang.

Ketika satu titik itu terganggu, dampaknya cepat menyebar ke berbagai wilayah.

Saat ini, dengan ritme baru yang mulai berjalan, Jakarta memang terlihat lebih bersih. Namun bagi sebagian warga, pemulihan ini masih terasa sebagai langkah awal, bukan akhir dari persoalan.* (Sumber: Kompas.com)

ATKARBONIST – Pasca mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin, Kamis (2/4/2026) sore itu membahas koordinasi dan sinergi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan kawasan Banjarmasin Raya, yang mencakup Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala, sebagai salah satu lokasi pilot project nasional transformasi sampah menjadi energi.

Dalam arahannya, Wali Kota Muhammad Yamin menyambut baik sinergi tersebut sebagai langkah strategis dalam menuntaskan persoalan sampah sekaligus mendukung gerakan lingkungan menuju konsep waste to energy.

“Sinergi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah regional yang terintegrasi. Kami ingin mengubah paradigma, bahwa sampah bukan lagi beban, tetapi sumber energi dan peluang ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, volume sampah di tiga daerah tersebut mencapai sekitar 678 ton per hari. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, percepatan program PSEL dinilai menjadi solusi strategis.

Berdasarkan laporan, terdapat empat opsi lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kawasan terpadu PSEL, yakni TPA Tabing Rimbah, TPA Basirih, serta dua lokasi di sekitar Terminal Gambut Barakat dan belakang RSJ Sambang Lihum.

Selanjutnya, lokasi tersebut akan melalui kajian bersama tim teknis kementerian untuk menentukan titik yang paling layak bagi implementasi proyek.

“Kami berharap dapat segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk dalam menyiapkan aspek teknis dan penganggaran untuk pengelolaan sampah menjadi energi,” pungkasnya.* (Sumber: Humas Pemkot Banjarmasin)

ATKARBONIST – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempersiapkan pembangunan tiga fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai langkah strategis mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Bantargebang, Bekasi.

Pramono mengungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, guna membahas rencana tersebut. Ia memastikan kesiapan lahan untuk proyek PLTSa di Bantargebang telah disampaikan secara resmi.

“Saya komunikasi langsung dengan Pak Menko Pangan dan beliau meminta untuk lahan di Bantargebang yang dipersiapkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, sudah kami persiapkan. Dan sebenarnya kami sudah berkirim surat kepada Bapak Menko Pangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini sudah mengalami tekanan yang sangat tinggi. Volume timbunan sampah di lokasi tersebut tercatat telah melampaui angka 54 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan PLTSa sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah Jakarta.

“Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk pembangkit listrik tenaga sampah termasuk di dalamnya di Bantargebang, kami segera tindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan pembangunan tiga fasilitas PLTSa yang akan berlokasi di Bantargebang, Rorotan, serta Sunter di wilayah Jakarta Utara.

Untuk kapasitas pengolahan, PLTSa di Bantargebang dirancang mampu menangani 3.000 ton sampah per hari, yang terdiri dari 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama dari TPST Bantargebang.

Sementara itu, fasilitas di Rorotan ditargetkan mengolah 2.000 ton sampah baru setiap hari, sedangkan di Sunter memiliki kapasitas sekitar 2.500 ton sampah baru per hari.* (Sumber: Siaran Pers Humas Pemprov DKI Jakarta)

ATKARBONIST – Kinerja ekspor biomassa berbasis kelapa sawit dari Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di pasar internasional, terutama di Jepang.

Salah satu produk unggulan, Palm Kernel Shell (PKS) atau cangkang sawit, kini telah mencatatkan volume ekspor yang melampaui 5 juta ton setiap tahunnya.

Selain PKS, diversifikasi produk biomassa mulai diperluas dengan pengembangan Empty Fruit Bunch (EFB) yang diolah menjadi pelet. Inovasi ini ditujukan untuk memperkuat penetrasi Indonesia dalam pasar energi terbarukan Jepang yang terus berkembang.

Langkah ekspansi tersebut turut didorong melalui keikutsertaan dalam International Biomass Expo 2026 yang berlangsung pada 17–19 Maret 2026 di Tokyo Big Sight, Jepang.

Ajang ini menjadi wadah pertemuan berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara untuk menjajaki peluang kerja sama dan memperkenalkan potensi biomassa Indonesia.

Ketua APCASI, Dikki Akhmar, menyampaikan bahwa dalam pameran tersebut pihaknya fokus mempromosikan dua produk utama, yakni PKS dan pelet EFB.

“PKS Indonesia telah memiliki pasar yang stabil di Jepang dalam tiga tahun terakhir. Ke depan, kami mendorong pengembangan EFB pellet sebagai sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar,” ujarnya seperti dikutip, Senin (30/3/2026).

Ia juga mengungkapkan potensi biomassa sawit Indonesia mencapai sekitar 232 juta metrik ton per tahun. Angka ini setara dengan kapasitas pembangkit listrik hingga 38.760 MW, sehingga dinilai sangat prospektif dalam mendukung agenda transisi energi global.

Dari sisi diplomasi perdagangan, Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, menilai ekspor biomassa sawit memberikan dampak positif terhadap hubungan dagang kedua negara.

“KBRI Tokyo akan terus mendukung upaya promosi dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia di Jepang,” ucapnya.

Dukungan serupa juga diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana BPDP, Lupi Hartono, menyatakan lembaganya tidak hanya mendorong promosi, tetapi juga pembiayaan riset guna meningkatkan nilai tambah produk turunan sawit.

“BPDP tidak hanya mendukung promosi, tetapi juga pembiayaan riset untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan kelapa sawit termasuk biomassa sawit Indonesia,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat jaminan mutu, PT Sucofindo menjalin kerja sama dengan Japan Quality Assurance. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap sertifikasi biomassa Indonesia, khususnya di Jepang.

Pemerintah sendiri memandang biomassa sawit sebagai komoditas strategis yang berpotensi besar menjadi sumber devisa baru. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menegaskan komitmen untuk terus membuka akses pasar melalui jaringan perwakilan perdagangan di Jepang.

“Dengan meningkatnya permintaan global terhadap energi terbarukan, biomassa sawit Indonesia diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” ucap Puntodewi.* (Sumber: Suara.com)

ATKARBONIST — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mempercepat ekspansi bisnis karbon berbasis panas bumi dengan membidik komersialisasi sedikitnya 110.000 ton setara CO2 (tCO2eq) pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memanfaatkan momentum penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

Dalam keterangan resminya, perseroan menegaskan dukungan terhadap NEK sebagai instrumen utama pengendalian emisi sekaligus pendorong pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) menuju net zero emission 2060.

“Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim nasional,” tulis manajemen.

Sebagai pemain utama di sektor panas bumi, Pertamina Geothermal Energy (PGE) memanfaatkan potensi energi bersih untuk memperkuat posisi di pasar karbon. Perusahaan menilai pengembangan bisnis karbon berbasis panas bumi tidak hanya mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga membuka peluang nilai ekonomi baru di pasar domestik dan internasional.

Saat ini, PGE mengelola portofolio proyek dengan potensi penurunan emisi mencapai sekitar 1,5 juta ton CO2e per tahun. Proyek-proyek tersebut telah melalui berbagai standar internasional, seperti Clean Development Mechanism (CDM), Gold Standard (GS), serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah operasi, antara lain Kamojang, Karaha, Ulubelu, Lahendong, dan Lumut Balai. Dengan basis proyek yang telah terverifikasi, perusahaan memastikan setiap kredit karbon memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan.

Seiring implementasi mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Perjanjian Paris, PGE juga mempercepat transisi portofolio karbonnya. Bersama konsultan iklim South Pole, perusahaan tengah menyelesaikan proses administrasi, termasuk pengajuan Persetujuan Negara Tuan Rumah ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Maret 2026 sebagai syarat utama perdagangan karbon lintas negara.

Selain itu, kerja sama dengan South Pole juga diperkuat melalui kesepakatan optimalisasi pemasaran dan penjualan kredit karbon dari proyek Ulubelu dan Karaha, dengan tetap mengacu pada ketentuan nasional dan internasional.

Langkah ini dinilai akan memperkuat posisi PGE dalam memanfaatkan peluang pasar karbon global sekaligus meningkatkan kontribusi sektor panas bumi terhadap pengurangan emisi nasional.

Didorong Regulasi Baru

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat fondasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebut regulasi tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasional.

“Aturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasional. Perpres 110/2025 disusun melalui kerja sama lintas kementerian dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berlandaskan kepentingan nasional. Pemerintah, kata dia, tetap memegang kendali atas pengelolaan nilai ekonomi karbon sesuai amanat konstitusi.

“Pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh pemerintah Indonesia, meskipun kerja sama internasional tetap dibuka dalam kerangka kedaulatan negara,” tegasnya.* (Sumber: neraca.co.id)

ATKARBONIST – Upaya memperkuat bauran energi nasional terus dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Kali ini, melalui anak usahanya di bidang investasi, PLN EPI menggandeng PT Young Aviation Indonesia dan PT Berkah Inti Daya untuk mengembangkan tanaman sorgum sebagai bahan baku biomassa.

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pengelolaan potensi sorgum sebagai sumber energi terbarukan sekaligus komoditas pangan alternatif.

Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya mendukung program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi juga membuka peluang pemanfaatan lahan produktif secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, biomassa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Direktur Utama PLN EPI Investasi, Yongky Permana Ramlan, mengatakan kerja sama tersebut memberikan ruang bagi pengembangan energi hijau berbasis sumber daya lokal. Selain itu, kolaborasi juga mencakup kajian bersama terkait aspek investasi, teknis, hingga komersial dalam pengembangan sorgum.

“Kami berharap kolaborasi berbagai pihak dalam pemanfaatan sorgum ini dapat meningkatkan kapasitas produksi biomassa nasional sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN,” jelas Yongky.

Dari sisi mitra, Direktur Utama PT Young Aviation Indonesia, Jung Young Geun, menyebut pihaknya telah melakukan uji coba budidaya sorgum dengan hasil yang cukup menjanjikan.

“Kami telah membuktikan bahwa sorgum memiliki produktivitas tinggi dimana 1 hektar dapat menghasilkan 65 ton biomassa. Jadi, Dengan hasil tersebut, kami optimistis pengembangan sorgum sebagai biomassa dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih luas,” jelas Jung.

Sementara itu, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya, Eri Prabowo, menilai pemanfaatan sorgum sebagai biomassa merupakan inovasi baru yang berpotensi memberi dampak besar, bahkan di tingkat global.

“Kami percaya sorgum dapat menjadi alternatif strategis biomassa. Bahkan, ini berpotensi menjadi game changer dalam pengembangan biomassa untuk co-firing batubara,” ungkap Eri.

PLN EPI juga menekankan pentingnya kesiapan perencanaan bisnis agar proyek ini berjalan berkelanjutan. Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menyebut percepatan penyusunan business plan menjadi kunci, termasuk dalam memastikan kelayakan ekonomi dan skala implementasi.

Ia menambahkan, program ini turut mendapat dukungan dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, hingga Kementerian Koperasi.

“Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan kolaborasi multipihak, kami optimistis pengembangan sorgum dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat bauran energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Hokkop.

Pengembangan sorgum sebagai biomassa diharapkan tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga mendorong kemandirian energi nasional serta membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan energi terbarukan.* (Sumber: PLN EPI)

ATKARBONIST – Bagi para pengembang proyek kredit karbon, mendapatkan kucuran dana dari bank besar sepertinya bakal makin menantang.

JPMorgan Chase & Co. baru saja memberikan peringatan keras, jika kontrak pembelian kalian masih “abu-abu”, jangan harap petugas kredit mau kasih lampu hijau.

Kenapa Perbankan Mulai “Jual Mahal”?

Dalam acara Carbon Forward Asia di Singapura Rabu (25/3/2026), Genevieve Ding, Head of Sustainability Asia Pacific JPMorgan, blak-blakan soal ketidaksukaan bank terhadap ketidakpastian.

Menurutnya, bank adalah institusi yang sangat alergi terhadap risiko yang belum teruji.

“Kalau kontraknya samar dan cuma modal ‘omongan masa depan’, petugas kredit bakal merasa nggak nyaman. Intinya, bank butuh kepastian,” tegas Ding, dikutip dari Bloomberg.

Resep Memikat Investor dan Bank

Agar proyek karbon dilirik, Ding menyarankan beberapa poin krusial yang harus ada dalam kontrak:

• Komitmen Jangka Panjang: Gunakan multi-year purchase agreements (perjanjian pembelian multi-tahun).
• Masa Tenggang Legal: Cantumkan aturan hukum jika ada keterlambatan pengiriman kredit.
• Klausul Penggantian: Harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya jika kredit gagal cair tepat waktu.
• Batas Kewajiban: Tentukan plafon maksimal kewajiban finansial agar risiko lebih terukur.

Bayang-bayang Greenwashing & Kasus Koko Networks

Pasar karbon saat ini memang sedang dalam masa pemulihan kepercayaan setelah diterpa isu greenwashing.

Bank kini jauh lebih selektif karena tak mau reputasi mereka ikut terseret proyek bermasalah.

Kasus bangkrutnya Koko Networks Ltd., perusahaan clean cooking, menjadi pengingat pahit bagi industri setelah menyebabkan kerugian investor hingga US$300 juta.

Selain itu, masalah teknis, birokrasi, risiko politik, hingga fluktuasi mata uang seringkali membuat biaya pembiayaan jadi melonjak mahal.

Strategi JPMorgan

JPMorgan sendiri tidak mau asal pilih. Mereka hanya masuk ke proyek yang punya jalur operasional komersial yang jelas. Meski begitu, komitmen mereka tidak main-main:

• Investasi Masif: Pada 2023, mereka berkomitmen senilai US$200 juta untuk teknologi penarikan karbon dari udara (direct air capture).
• Dukungan Startup: Termasuk pembelian senilai US$20 juta dari Climeworks (Swiss), meski sektor ini juga sedang menghadapi tantangan efisiensi tenaga kerja.* (Sumber: Bloomberg)

ATKARBONIST – Dekarbonisasi Industri Apparel Masih Lambat

Upaya industri pakaian global dalam menekan emisi karbon dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian ini terungkap dalam laporan Cascale yang dirilis pada awal tahun 2026.

Laporan tersebut menyebut proses dekarbonisasi di sektor apparel berjalan terlalu lambat dan belum mencapai skala yang dibutuhkan untuk memenuhi target pembatasan kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celsius dibandingkan masa pra-industri.

Organisasi Global Industri Pakaian

Sebagai informasi, Cascale sebelumnya dikenal sebagai Sustainable Apparel Coalition merupakan organisasi yang menaungi sekitar 300 perusahaan di sektor pakaian, alas kaki, dan tekstil. Organisasi ini didirikan pada 2009 oleh perusahaan ritel Walmart dan merek outdoor Patagonia.

Dalam laporannya, Cascale menganalisis data penggunaan energi sepanjang 2023 hingga 2024 menggunakan alat penilaian dampak lingkungan Higg Facility Environmental Module. Informasi tersebut dikutip dari ESG Dive pada Selasa (24/3/2026).

Fokus Penelitian pada Pabrik Produksi

Analisis penelitian difokuskan pada dua rantai produksi utama, yakni pabrik pembuat produk jadi atau tier 1, serta pabrik yang memproduksi bahan baku dan kain atau tier 2.

Dari analisis tersebut, para peneliti menilai upaya pengurangan emisi karbon masih menghadapi tantangan besar, terutama pada sektor manufaktur yang membutuhkan energi tinggi.

Metode Baru Menghitung Emisi

Penelitian ini menggunakan indikator baru bernama Effective Energy Carbon Intensity (EECI) atau Intensitas Karbon Energi Efektif. Ukuran ini digunakan untuk menghitung besarnya polusi karbon yang dihasilkan dari penggunaan energi di sebuah fasilitas produksi.

Menurut laporan itu, metode ini bekerja dengan mengonversi konsumsi listrik pabrik menjadi estimasi jumlah bahan bakar fosil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik tersebut.

Perbandingan Energi Listrik dan Energi Panas

Pendekatan ini memungkinkan peneliti membandingkan secara langsung antara energi panas misalnya dari pembakaran batu bara di pabrik dengan energi listrik yang digunakan dalam proses produksi.

Studi tersebut menyoroti pabrik-pabrik yang beroperasi di negara produsen utama industri pakaian, termasuk China, India, Bangladesh, Vietnam, Turkiye, Pakistan, dan Sri Lanka.

Perbedaan Tingkat Polusi Antar Negara

Di sejumlah negara seperti China, Turkiye, dan Vietnam, tingkat polusi pabrik cenderung relatif seragam. Namun kondisi berbeda ditemukan di India, Sri Lanka, dan Pakistan, di mana tingkat emisi antar-pabrik sangat bervariasi.

Akibatnya, angka rata-rata nasional di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Beberapa pabrik telah berhasil menekan emisi secara signifikan, sementara lainnya masih menghasilkan polusi tinggi.

Polusi Terkonsentrasi di Pabrik Besar

Temuan lain menunjukkan bahwa beban emisi karbon global dalam industri apparel ternyata terkonsentrasi pada sejumlah kecil pabrik berukuran besar yang memiliki konsumsi energi sangat tinggi.

Pabrik-pabrik tersebut menghasilkan polusi jauh lebih besar dibandingkan fasilitas produksi lainnya.

Perbaikan Pabrik Besar Dinilai Lebih Efektif

Karena itu, laporan Cascale menyebut upaya perbaikan yang difokuskan pada pabrik-pabrik besar tersebut berpotensi memberikan dampak lebih cepat dalam menurunkan emisi global dibandingkan pendekatan yang dilakukan secara merata pada seluruh fasilitas produksi.

“Laporan ini menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menurunkan emisi karbon,” ujar Jeremy Lardeau, Senior Vice President Higg Index di Cascale.

Kerja Sama Seluruh Rantai Produksi

Menurut Lardeau, kemajuan nyata hanya bisa dicapai melalui kerja sama di seluruh rantai pasok industri, bukan sekadar perpindahan merek pakaian dari satu pabrik ke pabrik lainnya.

Ia menambahkan, investasi besar yang dibutuhkan untuk dekarbonisasi di tingkat pabrik menuntut keterlibatan langsung dari merek-merek pakaian dalam proses transisi energi.

Emisi Industri Pakaian Justru Meningkat

Temuan Cascale ini sejalan dengan laporan Apparel Impact Institute yang dirilis pada Juli 2025. Organisasi tersebut mencatat emisi gas rumah kaca dari sektor pakaian meningkat 7,5 persen dalam periode 2022 hingga 2023.

Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis pada akhir 2025 menunjukkan emisi gas rumah kaca global mencapai rekor baru 57,7 gigaton pada 2024, naik 2,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketergantungan pada Batu Bara

Salah satu hambatan terbesar dalam upaya pengurangan emisi adalah ketergantungan industri apparel pada batu bara. Sumber energi ini menyumbang sekitar 31 persen dari total konsumsi energi sektor tersebut.

Batu bara juga menjadi sumber energi terbesar bagi pemasok tier 2, yaitu pabrik yang memproduksi kain sebelum diproses menjadi pakaian. Pada tahap ini, batu bara menyumbang sekitar 40 persen dari konsumsi energi global.

Energi Terbarukan Masih Sangat Minim

Meski semakin banyak pabrik melaporkan penggunaan energi terbarukan, kontribusi energi bersih di industri ini masih sangat kecil. Energi terbarukan hanya mencakup sekitar 2 persen dari total konsumsi energi sektor apparel.

Bahkan, angka tersebut tidak mengalami peningkatan antara 2023 dan 2024.

Transisi Energi Belum Cukup

Para peneliti menilai bahwa sekadar mengganti batu bara dengan energi terbarukan tidak cukup untuk memenuhi target iklim global. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas karbon dalam jaringan listrik di negara-negara produsen utama pakaian.

Kondisi tersebut membuat proses dekarbonisasi industri apparel membutuhkan transformasi yang jauh lebih menyeluruh di sektor energi dan manufaktur.* (Sumber: Cascale)

JAKARTA, ATKARBONIST – Merayakan momentum Idulfitri 1447 Hijriah, tiga entitas penggerak industri masa depan, ATKARBONIST, DMB Global, dan LSP Takarsa bersinergi menyampaikan refleksi mendalam.

Ketiganya menyoroti keterkaitan erat antara nilai spiritual Ramadan dengan etos kerja profesional di tengah dinamika industri modern.

Dalam manifesto bertajuk “Menempa Kembali Relasi: Manifestasi Silaturahmi di Hari Kemenangan”, ketiga lembaga mengajak seluruh mitra menjadikan Idulfitri sebagai momentum pembersihan diri sekaligus penguatan kolaborasi.

Ramadan sebagai Penempa Karakter Industri

Pimpinan ATKARBONIST menyebut proses penempaan karakter selama Ramadan serupa dengan proses industri yang membutuhkan ketahanan serta ketelitian tinggi.

“Logika puasa membentuk karakter kita. ATKARBONIST memahami pentingnya menjaga integritas lingkungan. DMB Global meyakini fondasi perusahaan yang kuat lahir dari disiplin SDM. LSP Takarsa menegaskan standar kualitas dimulai dari kejujuran diri,” tulis pernyataan bersama tersebut, dikutip Sabtu (21/3/2026).

Kemenangan sejati di hari fitri bukan tentang pencapaian materi semata. Fokus utamanya adalah kemampuan saling memaafkan dan kembali kepada kesucian hati. Idulfitri dipandang sebagai waktu tepat meruntuhkan sekat formalitas yang sering membatasi hubungan antarmanusia dalam dunia kerja.

Tiga Pilar Menuju Ekonomi Berkelanjutan

ATKARBONIST, DMB Global, dan LSP Takarsa memiliki visi serupa dalam membangun ekosistem profesional yang unggul:

• ATKARBONIST (Asosiasi Penggiat Karbon dan Bisnis Berkelanjutan): Fokus pada advokasi ekonomi rendah karbon dan pendampingan bisnis berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance).
• DMB Global (PT Daya Mitra Bersama Global): Pakar manajemen strategis dan training SDM untuk perusahaan skala nasional hingga multinasional.
• LSP Takarsa: Lembaga sertifikasi profesi yang menjamin kompetensi di bidang bisnis hijau, pengelolaan sampah, serta energi terbarukan.

Perwakilan DMB Global menjelaskan perpaduan ketiga bidang ini dalam pembangunan nasional. Pembangunan berisiko rusak tanpa kesadaran lingkungan. Sistem akan kolaps tanpa SDM kompeten. Kualitas tidak akan terukur tanpa sertifikasi kredibel.

Silaturahmi Jantung Hubungan Bisnis

Dalam refleksi Lebaran kali ini, pentingnya silaturahmi menjadi sorotan utama. Komunikasi virtual di era digital tidak dapat menggantikan kehangatan pertemuan langsung. Idulfitri menjadi momen strategis membangun kembali hubungan personal yang mungkin terkendala kesibukan setahun terakhir.

Ketiga lembaga menilai interaksi langsung mampu mengubah cara pandang terhadap rekan bisnis. Sosok di hadapan kita bukan lagi sekadar ‘vendor’ atau ‘klien’, melainkan saudara yang memiliki keluarga dan integritas.

Komitmen Pelayanan dan Harapan Masa Depan

Sejalan esensi Idulfitri, ketiganya secara terbuka memohon maaf kepada seluruh mitra atas segala kekurangan pelayanan selama ini. ATKARBONIST berkomitmen terus meningkatkan edukasi karbon. DMB Global bertekad menghadirkan solusi manajemen SDM yang lebih inovatif. LSP Takarsa menjamin proses asesmen sertifikasi tetap adil serta transparan.

“Kami memilih jujur meskipun pahit di awal. Hasil kejujuran akan manis di akhir, seperti buah puasa yang dirasakan di hari raya,” ungkap perwakilan LSP Takarsa.

Menutup rangkaian ucapan Lebaran, ketiganya berharap tahun 2026 menjadi tahun peningkatan kualitas dan kolaborasi hijau. Dengan semangat baru pasca-Ramadan, ATKARBONIST, DMB Global, dan LSP Takarsa siap kembali produktif berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Profil Lembaga:

• ATKARBONIST: Asosiasi penggiat karbon dan praktik bisnis berkelanjutan (atkarbonist.org).
• DMB Global: Konsultan manajemen strategis dan pelatihan SDM skala internasional (dmbglobal.co.id).
• LSP Takarsa: Lembaga Sertifikasi Profesi bidang bisnis hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.* (Konrad/Atkarbonist)

ATKARBONIST – Pasar karbon global diproyeksikan mengalami pergeseran signifikan pada tahun 2026 ini, dari pasar sukarela atau voluntary ke mekanisme kepatuhan atau compliance yang digerakkan oleh regulasi pemerintah.

Tren ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut laporan BloombergNEF, ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela.

Sepanjang tahun 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan melalui registri sukarela turun 12 persen dibandingkan tahun 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak tahun 2021.

Sebaliknya, makin banyak skema penetapan harga karbon berbasis kepatuhan yang mengizinkan penggunaan kredit karbon.

Sepanjang periode 2015 hingga 2025, tercatat 29 mekanisme baru, sehingga totalnya kini mencapai 42 skema di berbagai negara.

Skema dekarbonisasi penerbangan internasional yang dipimpin PBB juga mengakui kredit karbon sebagai instrumen pemenuhan kewajiban maskapai.

BloombergNEF memperkirakan permintaan kredit karbon dari mekanisme kepatuhan akan mencapai 170 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 240 juta ton pada tahun 2030.

Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia

Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia terus mematangkan kesiapan pasar karbon nasional.

Sebuah studi dari Agustinus Saputra, peneliti kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan yang kini menjadi mahasiswa PhD di Monash University Australia, mengulas peluang Indonesia dalam perdagangan karbon internasional melalui skema tata kelola kolaboratif atau collaborative governance.

Studi yang dipublikasikan di Austaxpolicy: Tax and Transfer Policy Blog ini menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Data menunjukkan sektor energi Indonesia konsisten mencatatkan surplus pengurangan emisi, mencapai 11,67 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2023.

Jika tersertifikasi secara internasional, surplus ini berpotensi diperdagangkan ke luar negeri sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Paris.

Namun, peneliti mengingatkan adanya risiko jika ekspor kredit karbon tidak diatur dengan baik.

Tanpa regulasi yang memadai, ekspor besar-besaran dapat mengancam pencapaian target kontribusi nasional atau NDC Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah dapat menerapkan instrumen fiskal seperti bea keluar dan pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 terhadap transaksi kredit karbon internasional.

Simulasi dalam studi tersebut menunjukkan dengan harga pasar saat ini, ekspor surplus emisi dari sektor energi dapat menghasilkan potensi penerimaan negara sekitar Rp40 hingga Rp55 miliar.

Nilai ini berasal dari penerapan tarif bea keluar sebesar 7,5 persen dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen terhadap nilai ekspor kredit karbon.

Pentingnya Kolaborasi Antarlembaga

Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mengawasi perdagangan karbon internasional.

Data yang perlu diintegrasikan meliputi penjualan unit karbon, deklarasi ekspor, pembayaran pajak, alokasi kuota emisi, hingga laporan keberlanjutan perusahaan.

Lembaga-lembaga terkait seperti Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC perlu bersinergi membangun sistem data terintegrasi.

Pengawasan bersama ini akan mencegah pelaporan ganda, memastikan pemungutan pajak berjalan baik, dan menjaga kepatuhan terhadap batas emisi yang ditetapkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan arsitektur regulasi yang kuat, Indonesia tidak hanya dapat mengamankan target iklim domestik, tetapi juga memanfaatkan pasar karbon internasional sebagai sumber penerimaan baru bagi negara Indonesia.* (Sumber: Bloomberg)