Menteri Jumhur Ungkap Kebijakan Iklim Tidak Boleh Mengorbankan Ekonomi Rakyat

JAKARTA, ATKARBONIST – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Fungsional di Jakarta.

Dalam arahannya, Menteri Jumhur menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil. Menurutnya, transisi menuju energi bersih harus didukung penguasaan teknologi mutakhir agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.

Ia mengatakan, KLH/BPLH memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan di berbagai sektor, mulai dari energi hingga industri, agar tetap ramah lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri Jumhur juga menyoroti semakin pentingnya isu lingkungan hidup di tingkat global. Menurutnya, persoalan lingkungan tidak lagi menjadi isu lokal, melainkan telah menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia yang membutuhkan kerja sama internasional.

Pengalaman menghadiri London Climate Action Week (LCAW) 2026 di London, Inggris, menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya perhatian dunia terhadap sektor lingkungan hidup.

“Saya baru saja dari London. Mereka mengatakan bahwa di dunia saat ini hanya ada dua kementerian yang benar-benar menjadi perhatian, yaitu kementerian energi dan kementerian lingkungan hidup. Kementerian energi penting karena kehidupan bergantung pada energi, sedangkan kementerian lingkungan hidup bertugas menyelamatkan bumi. Karena itu, peran KLH menjadi sangat penting,” ujar Menteri Jumhur.

Ia menambahkan, aparatur KLH/BPLH perlu terus meningkatkan kapasitas, termasuk kemampuan negosiasi dan penguasaan bahasa asing, agar mampu berperan aktif dalam forum-forum internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan masyarakat di tengah transisi dari energi fosil menuju energi bersih. Menurutnya, perubahan tersebut akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pekerja di bidang energi dan petani yang menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Karena itu, kebijakan lingkungan, termasuk perdagangan nilai ekonomi karbon, harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.

“Mitigasi dan adaptasi sangat penting. Namun, kita juga harus memastikan adanya prosperity atau kesejahteraan. Jangan sampai kebijakan perubahan iklim hanya berbicara tentang mitigasi dan adaptasi, tetapi tidak menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap upaya penanggulangan perubahan iklim tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.*

Sumber: Humas KLH