Pemprov DKI Alihkan Pengangkutan Sampah Pasar Induk Kramat Jati ke Pihak Swasta

Pemprov DKI alihkan pengangkutan sampah Pasar Induk Kramat Jati ke swasta dan tambah 20 truk atasi penumpukan yang ganggu pedagang. (Foto: dok. Kompas.com)

ATKARBONIST – Penanganan persoalan sampah yang menumpuk di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, segera memasuki tahap baru. Pemerintah berencana mengalihkan pengangkutan sampah di kawasan pasar tersebut kepada pihak swasta sebagai solusi jangka panjang.

Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup (Satpel LH) Kecamatan Kramat Jati, Dwi, menjelaskan bahwa mekanisme pengangkutan sampah ke depan akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi.

“Jadi ke depannya yang akan melakukan pengangkutan di sana (Pasar Induk Kramat Jati) swastanisasi. Sesuai dengan Pergub 102 Tahun 2021. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin,” kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, armada pengangkut sampah dari pihak swasta akan diperkuat secara bertahap. Sebanyak 20 unit truk disiapkan untuk menangani pengangkutan sampah di area pasar.

“Untuk sekarang sebanyak lima unit masih membantu pengangkutan sampah, itu nanti sampai sekiranya sudah bisa dilepas dan bisa diambil alih oleh pihak swasta,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menambah armada pengangkut sampah guna mempercepat penanganan tumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah titik, terutama di kawasan Kramat Jati. Penambahan armada dilakukan karena volume sampah dinilai belum sepenuhnya tertangani meski proses pengangkutan terus berjalan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil untuk mempercepat penguraian tumpukan sampah yang menghambat aktivitas masyarakat.

“Yang di Kramat Jati kemarin secara khusus kami tambah 20 truk baru untuk mengurangi itu,” ucap Pramono.

Di lapangan, kondisi tumpukan sampah berdampak langsung terhadap aktivitas distribusi barang di pasar. Sejumlah sopir mengeluhkan lamanya proses bongkar muat yang diduga akibat akses jalan menyempit karena timbunan sampah.

Aden (27), sopir pengangkut sayuran asal Bandung, Jawa Barat, mengaku waktu bongkar muat kini jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.

Pemprov DKI alihkan pengangkutan sampah Pasar Induk Kramat Jati ke swasta dan tambah 20 truk atasi penumpukan yang ganggu pedagang.
Pemprov DKI alihkan pengangkutan sampah Pasar Induk Kramat Jati ke swasta dan tambah 20 truk atasi penumpukan yang ganggu pedagang. (Foto: dok. Kompas.com)

Ia mengatakan antrean kendaraan terjadi karena jalur masuk pasar terganggu oleh tumpukan sampah. Dalam kondisi normal, proses bongkar muat biasanya hanya berlangsung sekitar dua jam, namun kini bisa lebih dari lima jam.

“Saya tadi masuk jam 05.00 WIB, tapi sampai pukul 10.00 belum selesai, karena tadi pagi antre itu sih,” ungkap Aden saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu.

Keluhan juga datang dari para pedagang yang merasakan dampak ekonomi dan kesehatan akibat gunungan sampah yang disebut mencapai sekitar enam meter. Salah satu pedagang, Syaeful, menilai pengangkutan sampah memang rutin dilakukan setiap hari, tetapi volumenya belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang terus bertambah.

“Terkait sampah yang menumpuk ini, dampaknya banyak, baik secara ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Secara ekonomi juga, untuk bongkar muat kita pedagang khususnya untuk jam sibuk merasa terganggu,” ungkap Syaeful di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan penurunan omzet hingga sekitar 30 persen karena pembeli enggan datang ke area belakang pasar tempat lapaknya berada.

“Karena yang belanja tuh enggan ke belakang ke sini, khususnya untuk bagian (lapak) saya, enggan parkir. Kalau yang belanja parkir kan berarti mampir belanja,” tutur dia.

Pedagang lainnya, Narto, turut menyampaikan keluhan serupa. Ia mengaku terganggu oleh bau menyengat serta kondisi jalan yang becek di sekitar lapaknya akibat penumpukan sampah yang belum terselesaikan.

“Yang jelas ini sampah sangat mengganggu bagi kami dan seperti tidak ada solusinya, berlarut-larut. Kami bukannya tidak bersuara, sangat bersuara ke PD Pasar Jaya. Cuma tadi, penanganannya sampai saat ini belum ada penyelesaian,” kata Narto.* (Sumber: Kompas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *