Gak Cuma Ngandelin APBN, Pemerintah Bidik Skema “Kredit Alam” buat Urus Taman Nasional
Jakarta, ATKARBONIST – Selama ini, nasib 57 taman nasional di Indonesia sepenuhnya bergantung pada kucuran dana APBN. Namun, ke depannya pemerintah ingin mengubah pola pikir tersebut. Alih-alih cuma mengandalkan uang negara, pemerintah mulai menjajaki skema pendanaan alternatif yang lebih mandiri, seperti perdagangan karbon dan “kredit keanekaragaman hayati” (biodiversity credit).
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan peran taman nasional sangat krusial sebagai benteng terakhir konservasi dan habitat satwa liar. Itulah mengapa transisi menuju pembiayaan inovatif lewat mekanisme pasar lingkungan menjadi sangat penting.
Saat ditemui usai upacara Hari Bakti Rimbawan ke-43 di Jakarta, Senin (16/3/2026), Rohmat menegaskan:
“Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN, misalkan pendanaan dari internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon yang khusus untuk kegiatan Afforestation Reforestation and Revegetation.”
Apa Itu Kredit Keanekaragaman Hayati?
Selain soal karbon, Wamen Rohmat juga melirik potensi biodiversity credit. Sederhananya, ini adalah instrumen keuangan di mana perusahaan atau investor bisa “membeli” nilai ekonomi dari upaya pelestarian alam. Uang tersebut nantinya digunakan untuk memulihkan ekosistem, menjaga hutan, hingga meningkatkan populasi spesies yang terancam punah.
Skema ini sebenarnya bukan hal baru di dunia internasional. Negara-negara seperti Australia (dengan proyek hutan hujannya) dan Inggris (dengan program pemulihan habitat) sudah lebih dulu memulainya. Bahkan, organisasi besar sekelas World Economic Forum dan World Bank ikut mendorong konsep ini untuk menutup celah kekurangan dana konservasi global.
Langkah Nyata Lewat Satgas Khusus
Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional pada 12 Maret lalu oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Satgas ini diperkuat oleh nama-nama besar, dipimpin langsung oleh Hashim Djojohadikusumo dan didampingi ekonom senior Mari Elka Pangestu.
Sebagai langkah awal, pemerintah sudah menyiapkan proyek percontohan. Taman Nasional Way Kambas dipilih menjadi salah satu lokasi utama. Targetnya pun mulia: tak hanya soal pendanaan, tapi juga mencari solusi nyata untuk mengurangi konflik antara gajah Sumatra dan warga sekitar yang selama ini sering terjadi.* (Sumber: Ecobiz.asia)