KLH Perkuat Kolaborasi dengan Kampus dan NGO untuk Hadapi Tantangan Lingkungan

JAKARTA, ARTKARBONIST – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO) guna menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks sekaligus memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat memberikan arahan dalam acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.

Menurut Menteri Jumhur, persoalan lingkungan hidup saat ini memiliki karakter yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu karena berkaitan dengan berbagai isu di tingkat internasional, regional, nasional, hingga lokal.

“KLH terkoneksi dengan internasional, regional, nasional hingga lokal dan tantangannya begitu banyak. Pasti KLH keteteran. Untuk itu KLH selalu berhubungan baik dengan kalangan universitas, dengan non government organization (NGO). KLH terus melakukan pertemuan sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus tentang lingkungan hidup,” kata Menteri Jumhur.

Ia menjelaskan, peran KLH/BPLH sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, mulai dari sektor ekstraktif, perkebunan, industri hingga pembangunan gedung bertingkat, memiliki keterkaitan dengan aspek lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kementerian tersebut.

Karena itu, menurutnya, lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. KLH/BPLH memiliki tugas memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Dalam arahannya, Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa selama berkecimpung di dunia civil society, ia melihat terdapat dua pendekatan dalam pembangunan. Pendekatan pertama adalah positive way development atau pembangunan yang menghasilkan karya dan infrastruktur yang terlihat secara langsung. Sementara pendekatan kedua adalah negative way development, yakni upaya mengoreksi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa mendatang.

“Saya jujur saja ya, saya seumur-umur kerja di civil society juga. Ada dua pendekatan dalam pembangunan, yakni positive way development atau pembangunan yang positif dan negative way development atau pembangunan yang negatif,” ungkap Menteri Jumhur.

Ia mencontohkan pembangunan jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi sebagai bagian dari positive way development. Di sisi lain, KLH/BPLH berperan memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Tapi kalau jadi Menteri Lingkungan Hidup, saya sebut sebagai negatif way development. Eh nanti dulu, jangan dibangun kayak begitu, Anda keliru itu, seharusnya begini. Itu negative way. Tapi secara keseluruhan hasil yang akan dicapai adalah lebih baik untuk masa depan, be better for the future. Itu kira-kira yang ada di saya,” sebutnya.

Menteri Jumhur mengakui bahwa pengalamannya memimpin KLH/BPLH memberikan perspektif baru mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan aturan. Pemerintah juga perlu menghadirkan solusi yang memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan sembari mendorong perbaikan kualitas lingkungan.

Menurutnya, kompromi yang dapat diterima adalah kompromi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya melalui penerapan teknologi dan inovasi yang tepat.

“Kemudian ada masalah dengan lingkungan maka saya akan bilang perusahaan itu harus dibantu, orang itu dibantu untuk dicarikan teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu, jangan main tutup-tutup atau segel saja usahanya itu. Sebab di sana ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari situ,” pungkas Menteri Jumhur.

Melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, KLH/BPLH berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan dan solusi lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.*

Sumber: Humas Kemenlh